Anggota DPR Sentil Kemenhut, Karhutla Rutin Terjadi di Lokasi yang Sama

08 Agu 2026, 16:45 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

News

Channel

Add Us on Google

Anggota DPR Sentil Kemenhut, Karhutla Rutin Terjadi di Lokasi yang Sama

Proses penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Sumatra Selatan dalam upaya pemadaman (Dok: Manggala Agni)

Intinya Sih

Gini Kak

Anggota Komisi IV DPR Usman Husin menyoroti karhutla yang berulang di lokasi sama di Sumatra Selatan dan mendesak Kemenhut mengutamakan pencegahan sebelum api meluas.
Usman meminta koordinasi pusat, daerah, dan instansi terkait diperkuat untuk memetakan kawasan rawan, meningkatkan patroli, serta mengevaluasi titik karhutla agar penanganan lebih terarah.
Pemerintah menggelar Operasi Modifikasi Cuaca di Sumatra Selatan pada 4-10 Agustus 2026, didukung BNPB, guna menekan peningkatan titik api selama musim kemarau.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pak Usman dari DPR bilang kebakaran hutan dan tanah di Sumatra Selatan sering datang lagi saat kemarau, bahkan di tempat yang sama. Ia minta Kementerian Kehutanan lebih cepat mencegah api bersama pemerintah daerah. Sekarang pemerintah juga membuat hujan buatan dari 4 sampai 10 Agustus supaya titik api berkurang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR, Usman Husin, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Sumatra Selatan, yang hampir setiap tahun mengalami kejadian serupa saat musim kemarau.

Menurut Usman, pemerintah seharusnya telah memiliki pola mitigasi yang lebih efektif, mengingat kebakaran hutan kerap terjadi di lokasi yang sama setiap tahunnya. Karena itu, ia menilai, upaya pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya penanganan ketika kebakaran sudah meluas.

"Karhutla ini terjadi hampir setiap tahun dan bahkan di lokasi yang sama. Seharusnya Kementerian Kehutanan sudah memiliki langkah antisipasi sejak awal sehingga kebakaran bisa dicegah sebelum meluas," kata Usman dalam keterangannya, Sabtu (8/8/2026).

1. Pencegahan dini harus dilakukan melalui koordinasi yang lebih kuat

Ilustrasi pemadaman udara melalui Helikopter Water Boombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sumatra (Dok. BNPB)

Usman menegaskan, pencegahan dini harus dilakukan melalui koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, serta seluruh instansi terkait. Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk memetakan kawasan rawan, memperkuat patroli, serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum puncak musim kemarau.

"Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh instansi terkait harus diperkuat. Pencegahan sejak dini jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi," ujar Usman.

2. Strategi utama pemerintah tetap harus berorientasi pada pencegahan

Proses penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Sumatra Selatan dalam upaya pemadaman (Dok: Manggala Agni)

Usman juga berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap daerah-daerah yang selama ini menjadi titik rawan karhutla agar penanganannya lebih terarah dan tidak terus berulang setiap tahun.

Usman menegaskan, strategi utama pemerintah tetap harus berorientasi pada pencegahan sehingga kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap musim kemarau.

3. Pemerintah menggelar operasi modifikasi cuaca

Pelaksanaan OMC yang dilakukan BNPB di wilayah Sumaters Selatan pada Selasa (4/8). Operasi dikendalikan dari Lanud Sri Mulyono Herlambang, Palembang. (Dok. BNPB)

Sebelumnya, pemerintah resmi menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Sumatra Selatan sebagai langkah mempercepat penanganan potensi kebakaran hutan dan lahan.

Operasi hujan buatan tersebut mulai dilaksanakan pada Selasa, 4 Agustus 2026, dan dijadwalkan berlangsung hingga Senin, 10 Agustus 2026, untuk menekan peningkatan titik api akibat musim kemarau.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan, Ferdian Krisnanto, mengatakan OMC mendapat dukungan penuh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"OMC mulai dilaksanakan sejak Selasa, 4 Agustus 2026. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari BNPB dan direncanakan berlangsung hingga 10 Agustus 2026," ujar Ferdian.