DPR Setujui Amnesti buat Terpidana Kasus ITE Saiful Mahdi

07 Okt 2021, 14:10 WIB

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar saat memimpin Rapat Paripurna. (youtube.com/DPR RI)

Jakarta, IDN Times - DPR RI menyetujui pemberian amnesti oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk dosen Universitas Syiah (Unsyiah), Aceh, Saiful Mahdi. Persetujuan itu disahkan dalam rapat paripurna ketujuh masa sidang I tahun 2021-2022.

"Sehubungan dengan keterbatasan waktu, urgensi surat tersebut dan mengingat DPR akan memasuki masa reses, saya meminta persetujuan dalam rapat paripurna hari ini terhadap permintaan pertimbangan presiden kepada DPR RI tersebut, apakah permintaan amnesti tersebut sebagaimana surpres dapat kita setujui?" tanya Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, saat memimpin rapat, Kamis (7/10/2021).

Anggota dewan yang hadir kemudian kompak menyatakan setuju. Cak Imin, sapaan akrabnya, langsung mengetok palu pimpinan sebagai tanda persetujuan.

1. Jokowi beri amnesti buat Saiful Mahdi

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Sebelumnya, Presiden Jokowi sepakat memberikan amnesti untuk Saiful Mahdi, terpidana kasus UU ITE. Saiful sebelumnya divonis tiga bulan penjara karena mengkritik kebijakan kampusnya melalui WhatsApp Group.

"Alhamdulilah, kami bekerja cepat. Saya sempat berdialog dengan istri Saiful Mahdi dan pengacaranya pada 21 September 2021. Keesokan hari, saya menggelar rapat dengan pimpinan Kemenkum HAM dan Kejaksaan Agung," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui keterangan tertulisnya, Selasa (5/10/2021).

Ia mengatakan pihaknya yang mengusulkan kepada Jokowi untuk memberikan amnesti bagi Saiful. "Lalu, pada 24 September 2021, saya lapor ke presiden dan bapak presiden setuju untuk memberikan amnesti," tutur dia.

Mahfud menambahkan Jokowi telah mengirimkan surat presiden (Surpres) kepada DPR pada 29 September 2021 untuk meminta pertimbangan terkait pemberian amnesti bagi Saiful. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 UUD 1945, presiden harus mendengarkan DPR lebih dulu bila ingin memberikan amnesti dan abolisi.

2. Surpres amnesti bagi Saiful harus dibicarakan lebih dulu di DPR

Gedung MPR DPR RI (IDN Times/Marisa Safitri)

Menurut Mahfud, proses amnesti bagi Saiful tinggal menunggu keputusan dari DPR. Surpres yang dikirimkan pihak Istana, kata dia, harus dibahas di Badan Musyawarah dan dibacakan di depan sidang paripurna DPR.

"Maka, kami sekarang sedang menunggu dari DPR apa tanggapannya. Sebab, surat itu mesti dibahas dulu di Bamus, lalu dibacakan di depan Sidang Paripurna DPR. Yang pasti, dari pihak pemerintah, prosesnya sudah selesai," kata dia.

Ia mengatakan pemerintah berusaha bekerja dengan cepat untuk menimbang kasus tersebut. Sebab, kata Mahfud, pemerintah berusaha memegang komitmen tidak terlalu mudah menghukum orang.

"Kami kan inginnya restorative justice, dan ini kasusnya hanya mengkritik. Mengkritik fakultas bukan personal, karena itu menurut saya layak dapat amnesti, makanya kami perjuangkan," kata pria yang pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

3. Pengajuan amnesti sesuai harapan istri Saiful

Istri dosen Unsyiah Saiful Mahdi yang dipidana karena status WA (screenshot Youtube Change org)

Pemberian amnesti oleh Jokowi sesuai dengan harapan istri Saiful, Dian Rubianty. Ia mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya hukum hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Sayang, pada 29 Juni 2021, MA menolak kasasi Saiful.

Padahal, saksi ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Henri Soebiakto menjelaskan Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak bisa diajukan dalam kasus Saiful.

"Hari ini keluarga Saiful Mahdi, cukup keluarga kami yang merasakan menjadi korban UU ITE. Semoga, setelah ini tidak ada keluarga lain, anak-anak lain yang harus merasa ayahnya masuk jeruji karena pasal karet ini," ujar Dian ketika memberikan keterangan pers pada 2 September 2021.

Dian menagih pemerintah agar melaksanakan keputusan bersama tentang implementasi UU ITE yang telah diteken kementerian lembaga sehingga tidak ada lagi korban pasal karet UU tersebut. Apa yang menimpa Saiful tergolong ironis.

Sebab, menurut Kemenko Polhukam, Saiful adalah salah satu narasumber dan tergabung dalam tim kajian UU ITE saat penyusunan draft revisi undang-undang dan penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman penerapannya. Kini, ia malah menjadi korban dari pasal karet aturan tersebut.