Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menyampaikan, hak menyatakan pendapat (HMP) di parlemen tetap bisa berjalan, di tengah upaya Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut dia, HMP tetap bisa diproses ketika ada usulan dari anggota parlemen. Sayangnya, hingga sore ini, Pimpinan DPR belum menerima usulan HMP terkait polemik ijazah Gibran.
"Kalau misalnya besok atau kapan dari anggota ada yang mengusulkan dan memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan HMP, tentu nanti pimpinan akan ditindaklanjuti," kata Saan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Karena semua surat yang masuk pimpinan itu pasti ditindaklanjuti ya. Tapi keputusannya seperti apa, nanti kita lihat," lanjut dia.
Saan menghormati keputusan Gibran yang ingin menempuh upaya hukum ke PTUN. Menurut dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Gibran tetap memiliki dasar yang kuat. Begitu juga dengan langkah Gibran yang akan menempuh ke PTUN tetap memiliki hak untuk mencari pembelaan.
"Hal yang biasa aja dan tentu sekali lagi, kita harus hormati itu semua. Hormati apa yang akan disampaikan oleh Mas Gibran sebagai Wapres, ya kita hormati ya upaya itu," kata dia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi membenarkan Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden ke Presiden Prabowo Subianto. Pengunduran diri itu disampaikan pada Selasa (10/11/2026).
"Memang ada pertemuan pada pagi hari ini antara Bapak Wakil Presiden dengan bapak presiden dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi bapak wakil presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
"Di antaranya dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ucap Prasetyo.