DPR Wacanakan Wajib Militer Terbatas, Sasar Generasi Muda

Said mengusulkan, warga berusia 18 tahun diperkenalkan pada pendidikan kedisiplinan, budi pekerti, dan bela negara. Program itu dapat melibatkan sekolah, TNI, Polri, dan praktisi untuk pelatihan serta pembinaan dalam jangka panjang.

“Mungkin sudah waktunya memberlakukan anak usia 18 tahun untuk memperkenalkan pendidikan kedisiplinan, budi pekerti, dan pemahaman bela negara melalui pendidikan terpadu, antara sekolah, TNI, Kepolisian, dan praktisi untuk pelatihan dan pembinaan jangka panjang," ujarnya.

Menurut Said, penguatan rakyat terlatih tidak berarti mengabaikan pembangunan kekuatan utama TNI. Dia menilai, TNI tetap membutuhkan dukungan sumber daya dan kesiapan rakyat terlatih, untuk menghadapi ancaman pertahanan yang semakin kompleks.

“Karena itu menghadapi ancaman pertahanan, TNI perlu dukungan sumber daya agar makin profesional, dan kesiapan eskalasi kekuatan rakyat terlatih," kata dia.

Said berpandangan, rakyat terlatih tidak hanya berasal dari anggota Komcad. Kaum profesional juga dapat dilibatkan melalui konsep peer mentoring di bawah pembinaan TNI, untuk saling berbagi keahlian dan meningkatkan kapasitas menghadapi ancaman nonkonvensional.

“Rakyat terlatih bukan hanya mereka yang terlibat di Komcad, lebih dari itu adalah kesadaran inheren, yang melekat dari setiap warga negara, baik secara personal maupun kelembagaan dengan keahlian dan kapasitas masing masing, merasa terpanggil membantu berbagai ancaman pertahanan nasional," ujarnya.

Dalam tulisannya, Said menyebut sejumlah negara menerapkan berbagai model wajib militer, antara lain Korea Selatan, Turki, Brasil, Rusia, Aljazair, Armenia, Estonia, Israel, Finlandia, Swedia, Norwegia, Swiss, Singapura, dan Thailand. Malaysia disebut menerapkan pelatihan secara selektif melalui PLKN selama 45 hari.

“Terhadap warga negara Malaysia yang terpilih secara selektif oleh pemerintah, para pemuda usia 16 tahun ke atas wajibkan ikut Program Latihan Khidmas Negara (PLKN) selama 45 hari," kata dia

Said menilai, doktrin pertahanan semesta yang dirumuskan Jenderal A.H. Nasution pada 1953 masih relevan. Namun, spektrum ancaman berkembang dengan meluasnya perang asimetris dan perang hibrida. Karena itu, dia mendorong perpaduan kekuatan TNI dengan rakyat terlatih.

“Tanpa ragu, saya menjawabnya doktrin ini masih relevan, yang berbeda terletak pada kompleksitas ancaman, karena berkembangnya perang asimetri (asymatric war) dan perang hibrid (hybrid warfare) yang makin meluas," kata dia.