Resmi Jadi Menko Polkam, Dudung Fokus Tangani Karhutla-Ekspor Ilegal

06 Oct 2026, 01:19 WIB

3 min read

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Menko Polkam Dudung Abdurachman memprioritaskan penanganan karhutla di Sumatra dan Kalimantan, dengan rapat lintas kementerian serta kunjungan lapangan segera dilakukan.
Prioritas berikutnya ialah memberantas ekspor ilegal, terutama benih bening lobster, sesuai arahan Presiden Prabowo agar penyimpangan dihentikan dan aturan ditegakkan.
Dudung menyiapkan koordinasi menghadapi dinamika politik termasuk putusan MK, serta pendekatan kultural dan teritorial untuk menekan kekerasan di Papua.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Dudung Abdurachman mengatakan, usai resmi menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, ia bakal fokus untuk menuntaskan masalah kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Ia bahkan akan turun ke lapangan dalam waktu dekat untuk meninjau situasi. Itu pula yang menjadi pesan Djamari Chaniago kepada Dudung.

"Pak Djamari tadi menyampaikan kepada saya yang menjadi prioritas dalam waktu dekat adalah karhutla. Makanya dalam waktu dekat, saya akan melaksanakan rapat dengan kementerian terkait. Saya akan meninjau segera mungkin ke lokasi," ungkap Dudung di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat pada Senin (5/10/2026).

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 28 September 2026, jumlah area lahan dan hutan di enam provinsi yang masih terbakar mencapai 96,07 hektare. Area kebakaran hutan dan lahan (karhutla) paling luas yang belum dapat dipadamkan berada di Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai 29,5 hektare.

1. Dudung ingin memberantas ekspoir ilegal khususnya benih bening lobster
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman usai resmi melepas Djamari Chaniago dari kantor Kemenko Polkaam. (IDN Times/Santi Dewi)
Sementara, prioritas kedua Dudung saat menjabat sebagai Menko Polkam yakni pemberantasan ekspor ilegal khususnya komoditas benih bening lobster (BBL) atau disebut benur. Ia mengatakan, pemberantasan ekspor ilegal sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kami sebagai pembina dengan kementerian-kementerian yang terkait, ini menjadi fokus dan konsentrasi ke depan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo agar dituntaskan. Jadi, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan ilegal, kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari aturan-aturan sehingga Asta Cita ke depan ini akan semakin cepat terwujud," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu.
2. Dudung turut menyinggung gugatan yang bergulir di Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (UU APBN 2026), untuk anggaran pendidikan dipotek untuk program MBK, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu)
Hal lain yang disampaikan Dudung di hari pertama menjabat Menko Polkam yakni mengenai kondisi politik di Tanah Air yang penuh dinamika dan tidak dalam keadaan landai. Dengan demikian, kata dia, butuh koordinasi dan sinkronisasi agar situasi tidak memburuk.
"Ke depan juga pasti situasi politik tidak landai-landai saja. Saat ini, kita lihat di media, perlu ada kerja keras yang harus kita hadapi. Kami koordinasikan, sinkronisasikan sehingga ujungnya bahwa situasinya akan semakin membaik, sehingga tidak merubah atau menghambat program prioritas Bapak Presiden," kata dia.
Ketika ditanyakan kembali maksud pernyataannya tentang situasi politik di dalam negeri yang tidak landai, mantan Pangdam Jaya itu menyinggung soal putusan dari gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Dudung tidak menyebut gugatan yang dimaksud merupakan perselisihan hasil pemilihan umum yang mempermasalahkan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia hanya menyebut, pihaknya mengantisipasi putusan dari gugatan di MK yang sedang jadi perhatian luas publik.
"Tentang situasi politik, kami lihat di media saat ini sedang tren, kami sikapi bagaimana keputusan dari majelis konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Nanti kita lihat," kata dia.
Dia mengatakan, pemerintah bakal menjunjung tinggi dan mematuhi apa pun putusan hakim konstitusi. Padahal, hingga h0ari ini belum ada putusan dari gugatan perselisihan hasil pemilu menyangkut keabsahan ijazah Gibran.
Dia pun turut meminta masyarakat agar tidak membuat berbagai persepsi menyangkut gugatan tersebut. Keutuhan dan persatuan bangsa, kata Dudung, harus diutamakan.
"Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa di media sosial tidak membuat persepsi masing-masing. Kita tetap jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam," tutur dia.
3. Pemerintah akan pakai strategi merebut hati rakyat untuk cegah kekerasan di Papua
Ilustrasi Peta Papua. (IDN Times/Sukma Shakti)
Di forum hari ini, Dudung turut menjelaskan strategi pemerintah untuk menurunkan tingkat kekerasan di Papua. Ia mengatakan, pemerintah bakal menggunakan pendekatan merebut hati rakyat. Selain itu, operasi teritorial juga tetap dikedepankan sehingga operasi yang dilancarkan bukan operasi yang mengedepankan tindak kekerasan.
"Penanganannya akan lebih mengedepankan strategi merebut rakyat. Operasi yang mengedepankan kekerasan akan dikurangi, hanya sasaran terpilih saja. Kami akan mengedepankan pendekatan-pendekatan kultural, pembinaan teritorial dan merebut hati rakyat yang menjadi prioritas agar segera dilaksanakan," kata Dudung.