DPRD DKI Usul Anggaran Rp40 Juta per Bulan untuk Kunjungan Dapil

Agustinus menyebut, dasar hukum yang dijadikan patokan adalah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019  tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Nilai anggaran yang diajukan dalam setahun sebesar Rp49 miliar, lalu dibagi 12 bulan kepada 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

“Jadi sebulan (hampir) Rp4 miliar buat 106 anggota dewan kali 12 bulan, (jadi) Rp49 miliar,” terangnya.

Agustinus menyampaikan, uang itu nantinya akan digunakan untuk pengadaan snack, sewa bangku, dan juga tenda bagi masyarakat di daerah dapil anggota DPRD tersebut.

“Rinciannya untuk kunjungan ke daerah pemilihan itu ada masyarakat yang diundang diberi snack dan makan. Ada berupa buku sama pulpen, ada sewa bangku, tenda,” kata Agustinus.

Nantinya, sistem pelaporan kegiatan anggaran ini akan sama seperti reses. Dia menyebut, kegiatan ini semacam pra-reses yang mana anggota DPRD DKI melakukan komunikasi dengan masyarakat di daerah dapilnya. Dengan tujuan menampung aspirasi warga.

“Jadi setiap mereka melakukan komunikasi dengan masyarakat, ada masalah di dapil masing-masing terus laporannya sesuai dengan komisi masing-masing,” tutur dia.

Agustinus menegaskan, rencana anggaran kegiatan ini baru diusulkan dalam RKT pada KUA-PPAS 2022. Pihaknya juga masih akan menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait anggaran turun ke dapil ini. 

“Kita kan baru usulan, baru direncanakan di KUA-PPAS 2022 ini. Baru pertama kali di 2022,” jelas dia.

“Kalau sudah hasil evaluasi Kemendagri itu kita baru tahu ini bisa dilaksanakan atau tidak. Karena ini kan perdana ya turun dapil,” ujarnya.