DPRD Jabar Minta Pendidikan Karakter Anak Nakal Dikaji Masuk Kurikulum

02 Jun 2025, 05:00 WIB

Linna Susanti

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan. (Humas PKS Kota Bogor).

Intinya sih...

Implementasi pembiayaan pendidikan gratis di sekolah swasta masih belum jelas, berpotensi memicu gelombang putus sekolah.
Dengan terbatasnya kursi di sekolah negeri, siswa miskin hanya memiliki dua pilihan: masuk sekolah swasta atau tidak sekolah sama sekali.
Pentingnya pengawasan dalam sistem penerimaan murid baru 2025 agar tidak terjadi kecurangan, seperti praktik siswa titipan yang melanggar sistem zonasi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bogor, IDN Times - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyoroti tantangan besar sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun 2025 di Jawa Barat, meskipun sudah ada putusan MK bahwa SD dan SMP swasta harus gratis yang belum jelas kapan implementasinya.

“Kondisi ini masih berpotensi memicu gelombang putus sekolah, karena banyak orang tua tak sanggup membayar biaya sekolah swasta, jika belum benar-benar diimplementasikan tahun ajaran ini (2025),” kata Iwan, Minggu (1/6/2025).

Ia mengingatkan bahwa Jawa Barat sering menjadi barometer nasional dalam isu pendidikan, sehingga tantangan ini perlu ditangani serius.

1. Daya tampung sekolah negeri terbatas, pilihan jadi semakin sempit

Tempat tidur barak militer Yonif 315 di Gunung Batu Kota Bogor, Jawa Barat. (Humas Pemkot Bogor).

Dengan terbatasnya kursi di sekolah negeri, siswa miskin semakin terdesak jika belum ada kejelasan soal pembiayaan pendidikan gratis di sekolah swasta.

“Pilihannya hanya dua, masuk sekolah swasta atau tidak sekolah sama sekali,” ujar Iwan.

Data Kemendikdasmen menunjukkan, jumlah sekolah negeri justru menurun di jenjang lebih tinggi. SD negeri masih mendominasi, namun untuk SMP, SMA, dan SMK, jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak dibandingkan sekolah negeri.

2. Minta pengawasan ketat SPMB, waspadai praktik siswa titipan

Ilustrasi penerimaan peserta didik baru di Dinas Pendidikan Kota Semarang. (dok. Disdik Kota Semarang)

Iwan juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2025 agar tidak terjadi kecurangan seperti praktik siswa titipan yang melanggar sistem zonasi.

“Jangan sampai siswa berprestasi dan layak justru tersingkir karena praktik curang titipan,” tegasnya.

Ia menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Disdukcapil dilibatkan dalam proses verifikasi data siswa.

3. Dukung Pendidikan gratis 12 tahun, tapi butuh dukungan anggaran dan regulasi

(Humas/Pemprov Jabar)

Iwan menyambut baik komitmen Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin menggratiskan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK bagi masyarakat miskin. Namun, ia mengingatkan bahwa program itu harus didukung oleh kebijakan yang kuat dan sinergi dengan pemerintah pusat.

“Karena jumlah penduduk dan jumlah sekolah Jawa Barat paling banyak di Indonesia, maka keberhasilan atau kegagalan kita akan jadi barometer nasional,” katanya.