DPT Orang Gila Sampai Penemuan e-KTP, Taufik Gerindra: Ini Aneh

Menurut Taufik, kebijakan ini dikeluarkan karena ada kegundahan atas kejadian
tertentu dari pemangku kepentingan. Terlebih, lanjut Taufik, jumlah orang gila di negeri ini tidak bisa dibilang sedikit.

"Ada 14 juta orang gila menurut data yang terlansir, makin lama makin banyak orang gila," pungkas pimpinan DPRD DKI Jakarta ini.

Tidak hanya soal penyandang gangguan jiwa, Taufik juga mempertanyakan kejadian akhir-akhir ini soal e-KTP yang tercecer. Menurutnya kejadian itu adalah bagian dari kecurangan.

“Sebanyak 31 juta jangan-jangan di luar DPUK, belum lagi tercecernya KTP. Ada yang menarik karena ada yang jatuh di truk, dijual di online, di Pasar Pramuka, dan yang punya e-KTP itu bukan pemiliknya. Dalam pemilu ini tidak boleh sedikitpun ada kecurangan,” katanya.

“Niat boleh lah tapi jangan sampai dilakukan. Saya kira janganlah,” lanjut Taufik.

Dirjen Dukcapil Zudan Arief menanggapi pernyataan dari Taufik mengenai pemalsuan, jual beli dan ditemukannya e-KTP yang tercecer. Dengan santai ia menjawab jika semua kejadian itu tengah ditanganinya.

“Pertama kasus pemalsuan e-KTP yang sudah di kepolisian tapi ternyata ada juga ijazah dan lain-lain. Kedua, jualan yang di toko online sudah ketangkap dan teridentifikasi oleh tim Polri. Kenapa mudah tertangkap? Karena mereka menjual chip asli. Kemudian ketiga yang membuat calo online sudah ditangkap di Bekasi. Kemarin yang di Duren Sawit bukan tercecer tapi dibuang. Nah, ini perspektif hukumnya berbeda dan sedang didalami oleh Polda DKI,” pungkasnya.

Sementara, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta, mengajak masyarakat untuk mengawasi proses pemilu.

“Kita harus khawatir dengan pemilu kita artinya kita pasif. Tetapi kekhawatiran seluruh bangsa Indonesia karena ada sesuatu yang membuat kita berpikir ada apa dengan DPT,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kaka juga mengkritik pola komunikasi penyelenggara pemilu, yang dinilainya kurang dapat memberikan informasi yang baik kepada masyarakat dan partai politik.

“Kita belum punya bahan bahwa sistemnya dapat kita percaya bahwa DPT baik. Problem kita, komunikasi yang sulit dipahami untuk publik. Karena kebutuhan kami dari komunikasi, karena kita akan menuju Pemilu 2019 dengan aman dan harapan. Ini proses sirkulasi kepemimpinan nasional, tanpa informasi yang cukup kita akan kesulitan,” pungkas Kaka.