Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi KPK. (IDN Times/Aryodamar)
  • KPK memeriksa Asnaedi dan Virgo Eresta Jaya terkait kewenangan serta proses penerbitan HGB dan HGU.

  • Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK dan turut menyasar Muhammad Rizal selaku direktur di Kementerian ATR/BPN.

  • Kasus bermula dari pengurusan HGB Summarecon Agung yang bersengketa dan terungkap lewat OTT KPK.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Kamis (19/11/2026)

Budi menjelaskan pemeriksaan terhadap Asnaedi dan Virgo Eresta Jaya terkait kewenangan, fungsi, tugas, serta proses penerbitan HGB dan HGU.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    KPK memeriksa dua Dirjen Kementerian ATR/BPN terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB serta HGU.
  • Who?
    Asnaedi, Virgo Eresta Jaya, dan Muhammad Rizal diperiksa KPK.
  • Where?
    Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
  • When?
    Keterangan pemeriksaan disampaikan pada Kamis (19/11/2026).
  • Why?
    Mereka didalami terkait kewenangan, fungsi, tugas, dan peran dalam penerbitan HGB serta HGU.
  • How?
    KPK memeriksa para pejabat dan mencecar mereka mengenai penerbitan HGB dan HGU.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

KPK memeriksa dua dirjen dari Kementerian ATR/BPN. Mereka ditanya tentang cara membuat HGB dan HGU. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Seorang direktur juga diperiksa. Kasus ini muncul setelah OTT KPK dan berkaitan dengan tanah Summarecon Agung di Kabupaten Bogor yang pernah bersengketa.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Dirjen di Kementerian ATR/BPN yakni Asnaedi selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta Virgo Eresta Jaya selaku Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang.

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Keduanya dicecar soal penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).

"Untuk saksi ASN didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Dirjen," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (19/11/2026).

"Sedangkan untuk saksi VEJ, didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, kaitannya dalam penerbitan HGU HGB," lanjut dia.

1. KPK juga periksa Direktur Kementerian ATR/BPN

Ilustrasi KPK. (IDN Times/Aryodamar)

Selain dua Dirjen, KPK juga memeriksa Muhammad Rizal selalu Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang. Dia juga dicecar soal HGU dan HGB.

"Saksi MRZ dimintai keterangan terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku direktur.

2. Kasus terungkap lewat OTT KPK

OTT Kementerian ATR/BPN (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan OTT. Dari tangkap tangan itu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon, Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta.

Kemudian, ada empat orang Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF).

3. Kasus terkait pengurusan HGB Summarecon Agung yang bersengketa

Bukti OTT Kementerian ATR/BPN (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Kasus ini bermula dari pengurusan perpanjangan serta pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola oleh PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor yang sempat bersengketa dan diblokir.

KPK menduga ada permintaan fee sebesar Rp1,5 miliar melalui perantara agar blokir tersebut dapat dibuka sehingga proses penerbitan sertifikat dilanjutkan.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More