Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Ini 5 Program Prioritasnya

20 Okt 2021, 06:43 WIB

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD dan DPR RI pada Jumat (14/8/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Hari ini genap dua tahun Presiden Joko "Jokowi" Widodo memimpin Indonesia pada periode keduanya. Selama setahun kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pun pemerintah tak pernah lepas dari kritikan publik.

Selama dua tahun memimpin pula, Jokowi terus menggaungkan program-program prioritasnya yang dijalankan selama lima tahun. Ada lima program yang ingin dicapai. Program prioritas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf itu disampaikan saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

"Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan, potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif," kata Jokowi dalam pidatonya, saat itu.

"Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul. Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif," kata dia, melanjutkan.

Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan lima program prioritasnya untuk lima tahun. Kelima program yang ia gaungkan itu antara lain pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, pemangkasan regulasi, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi.

1. Jokowi janji jadikan pembangunan SDM sebagai prioritas

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Ma'ruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Menurut Jokowi dalam pidatonya saat pelantikan, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, maka pembangunan sumber daya manusia (SDM) sangatlah penting. Karena itu, pembangunan SDM menjadi prioritas nomor satu pemerintahan ini.

Pencapaian selama lima tahun adalah membangun SDM yang pekerja keras dan dinamis. Selain itu, ia juga ingin membentuk tenaga yang terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat mengundang talent-talent global yang bekerja sama dengan Indonesia.

"Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," ucap Jokowi.

2. Jokowi ingin bangun infrastruktur terintegrasi

Jokowi resmikan tol pertama di Aceh pada Selasa (25/8/2020). Jalan tol Sigli-Banda Aceh Seksi 4 adalah jalan yang menghubungkan Indrapuri-Blang Bintang (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Kedua, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program andalan Jokowi pada periode pertama. Pada periode kedua ini, dia kembali melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas. Pembangunan infrastruktur dilakukan guna memberikan nilai tambah dalam meningkatkan perekonomian RI.

"Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat," ujar mantan wali kota Solo itu dalam pidatonya, saat pelantikan.

3. Jokowi ingin pemangkasan regulasi dan penyederhanaan birokrasi

(Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Program ketiga, Jokowi menginginkan agar regulasi di Indonesia tak berbelit-belit. Oleh sebab itu, pemangkasan regulasi menjadi program prioritas ketiga. Dalam mendukung program tersebut, dia akan mengajak DPR menerbitkan undang-undang 'sapu jagat' atau yang kini dikenal bernama omnibus law.

"Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," kata Jokowi.

Selain membuat regulasi agar perizinan tak berbelit, Jokowi juga ingin agar birokrasi di Indonesia lebih sederhana. Maka sebagai program prioritas keempat, Jokowi akan melakukan penyederhanaan birokrasi sebesar-besarnya.

"Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," tutur dia, dua tahun lalu.

4. Jokowi ingin adanya transformasi ekonomi

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat mendampingi Presiden Jokowi mengecek pasar pelayanan publik di di Pasar Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. (Dok. Humas Banyuwangi)

Program prioritas terakhir Jokowi-Ma'ruf yaitu transformasi ekonomi. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan pentingnya Indonesia bertransformasi agar bisa menjadi negara maju dan memiliki daya saing tinggi dengan negara lain.

"Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam, menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Jokowi.