Dua Tahun Pemerintahan, Prabowo Dinilai Masih Fokus Kebijakan Populis

Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, mengatakan fokus utama pemerintahan Prabowo dalam dua tahun ini bertumpu pada dua pilar kebijakan populis yang prosesnya terus digalakkan, meskipun efektivitas dan hasil nyatanya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat masih memerlukan waktu pembuktian lebih lanjut menjelang pemilu mendatang.

"Nah, jadi ya karena orientasinya masih ke politik, sehingga belum punya banyak dampaklah terhadap perbaikan, dalam konteks situasi dan kondisi ekonomi, masyarakat, karena masih politik," ujar Mada kepada IDN Times, Senin (12/10/2026).

"Rezim populis ya, artinya dua program unggulannya MBG dan KDMP itu kan menjadi pilar ya dari rezim populis yang dikembangkan oleh pemerintahan Prabowo. Jadi ya mau seperti apapun paling tidak dari dua tahun ini dua pilar kebijakan dari populisme Prabowo ini kan tetap diperkuat, meskipun implikasinya APBN yang tergerus dan seterusnya," sambungnya.

Meskipun saat ini pemerintah memegang kendali penuh atas kekuatan politik, aparat penegak hukum, dan partai politik, faktor ekonomi riil dan tekanan hidup rakyat tetap menjadi ancaman nyata yang tidak bisa diremehkan begitu saja.

Selain itu, kata Mada, seringnya perombakan kabinet dalam dua tahun terakhir lebih berfungsi sebagai strategi penataan ulang kekuasaan politik, ketimbang upaya mendongkrak perekonomian secara nyata.

"Jadi dari dua tahun ini kita bisa melihat itu, konteksnya masih proses ya, belum terlihat hasil, karena memang baru dua tahun," katanya.

"Nah, jadi soko gurunya dari kebijakan populis atau populisme Prabowo dua kebijakan itu, dan itu menunjukkan di satu sisi pemerintah memang fokus itu (MBG dan Kopdes), tapi pada sisi yang lain pemerintah tidak punya alat atau sumber daya yang memadai untuk bisa membuat dua pilar kebijakan itu dari sisi proses bagus, tapi juga nanti dari sisi hasil juga bagus," sambungnya.

Mada mengatakan keberlangsungan kekuasaan Presiden Prabowo hingga 2029 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat, di mana kegagalan ekonomi dapat memicu kemarahan publik yang berujung pada gerakan sosial untuk melengserkan rezim, mirip dengan kejatuhan kekuasaan pada masa lalu.

Kekuatan politik dan aparat keamanan yang kini berhasil dikuasai Prabowo, kata Mada, tidak ada jaminan kekuasaan Prabowo bakal langgeng hingga 2029, jika perekonomian masyarakat bawah tak kunjung diperbaiki.

"Ya, iya memang seperti itu. Tapi kan itu tidak ada jaminan. Dulu tahun '97 banyak juga orang mengatakan seperti itu untuk kekuasaan Soeharto, bahwa gak mungkin tumbang dan seterusnya. Tapi kan pada akhirnya juga terjadi itu, berganti yang rezim ini," kata dia.

"Jadi ya memang selama ini kuat, tapi saya kira kondisi riil, terutama ekonomi dan politik, masyarakat itu ya tidak bisa dibohongi. Pasti kalau itu tidak bagus ya masyarakat pasti akan cari cara untuk kemudian melampiaskan situasi itu, terutama untuk apa? Kepada negara, kepada pemerintah," sambung Mada.

Terkait dinamika politik internal pemerintahan Presiden Prabowo, kata Mada, sejauh ini masih dapat dikendalikan dengan baik, termasuk hubungan yang relatif stabil dengan kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Perhatian utama justru tertuju pada pengaruh bayang-bayang politik Joko "Jokowi" Widodo beserta Wakil Presidennya Gibran Rakabuming Raka, yang tindak-tanduknya turut memengaruhi strategi pemerintahan dan isu perombakan kabinet.

Di sisi lain, kata Mada, masa depan koalisi Prabowo sangat bergantung pada sikap politik Megawati dan PDI Perjuangan (PDIP), apakah mereka akan memilih jalur oposisi yang kritis atau bergabung secara formal ke dalam pemerintahan.

Sementara, menurut Mada, Presiden Prabowo belum merasa perlu mendepak kekuatan politik Jokowi sepenuhnya, melainkan memilih menjaga keseimbangan kekuasaan, agar kinerja pemerintahannya tetap berjalan efektif hingga akhir masa jabatan.

"Untuk sekarang saya kira ini sudah puncaknya ya, dalam artian sepenuhnya sudah terjadi rekonfigurasi kekuasaan oleh Prabowo, termasuk saya tidak mengatakan itu (kekuatan geng Solo) dihilangkan ya, tapi tetap diakomodasi. Karena saya kira bukan tipenya Prabowo, untuk bahasa jawanya itu 'pejah gesang', dalam artian tidak melibatkan kekuatan politik yang potensial gitu di dalam pemerintahannya," kata dia.

"Nah, karena Jokowi dan Gibran masih punya potensi yang besar, makanya tetap diakomodir, tapi tentu saja dengan peran yang tidak lagi besar ya, tapi kemudian dibatasi, sehingga kontrol setnya itu tetap kemudian akan ada di di Presiden Prabowo," tegas Mada.

Mada melihat kekuatan Prabowo dalam dua tahun ini sudah terlihat kokoh, serta berjalan cepat dan dinamis. Baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Begitu juga di bidang ekonomi, sumber daya yang ada sudah berhasil dikendalikan.

"Kita bisa melihat dalam dua tahun ini rekonfigurasi kekuasaan itu berjalan dengan cepat ya, dengan dinamis, dan tadi hasil akhirnya sepenuhnya itu sudah mulai dipegang oleh Presiden Prabowo," kata dia.

"Dalam konteks ekonomi, misalnya itu coba ada Danantara juga ada narasi tentang 9 Baga versus 9 Haji dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa rekonfigurasi kekuasaan itu sudah berlangsung secara cepat, dalam waktu dua tahun ini, sehingga sumber daya sumber daya ekonomi itu juga sudah berada dalam kekuasaan Presiden Prabowo sekarang ini," sambungnya.

Mada menilai kekuatan "geng Solo" tidak dihilangkan atau dibuang begitu saja. Prabowo cenderung tidak membuang kekuatan politik potensial, sehingga Jokowi dan Gibran tetap diakomodasi di dalam pemerintahan. Kendati demikian, porsi dan peran mereka dibatasi agar kendali penuh tetap berada di tangan Presiden Prabowo.

Pergantian Kapolri yang kemudian diikuti dengan rotasi Kapolda secara besar-besaran di berbagai daerah, menjadi simbol bahwa institusi kepolisian kini telah berada sepenuhnya di bawah kendali Presiden Prabowo.

"Belum kita bicara ada Polri itu yang dengan pergantian Kapolri kemarin, itu secara simbolik menunjukkan bahwa kekuasaan Polri yang selama ini mungkin dinilai belum sepenuhnya berada dalam kendali presiden itu, sekarang sudah berada dalam kendali presiden," kata dia.

"Dan itu kemudian kemarin terbukti dengan setelah dilantik dulu, tidak lama kemudian terjadi pergantian kapolda besar-besaran di banyak daerah. Kemudian rekonfigurasi kekuasaan juga berlangsung dalam konteks pemerintahan daerah ya," lanjut Mada.

Isu mengenai pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak akan terjadi. Langkah ekstrem semacam ini dianggap tidak memberi keuntungan politik bagi Prabowo, dan justru dapat merugikan kinerja pemerintahannya.

"Saya kira ini menurut saya dengan mempertimbangkan banyaknya hal, sudah mentok ya situasinya. Jadi saya kira upaya lebih lanjut untuk pemaksulan wakil presiden itu tidak akan terjadi, karena itu juga tidak ada untungnya bagi Presiden Prabowo," kata dia.

"Malah itu justru merugikan sisa pemerintahannya, meskipun saya gak tahu nanti dinamika menjelang 2029 itu akan seperti apa, dan dari pola-pola sebelumnya kan selalu saja menjelang pemilu itu pasti dinamikanya akan sangat tinggi," tegas Mada.

Mada menyebut nuansa sentralisasi sekarang ini sudah berkembang selama dua tahun ini, apalagi dengan keterbatasan negara, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk memberikan anggaran atau mentransfer keuangan ke daerah.

"Karena memang negara sudah bangkrut ini kan sebenarnya ya. Tapi kemudian justru di situlah terjadi proses sentralisasi resentralisasi kekuasaan, dan itu juga menunjukkan bahwa konfigurasi kekuasaan dalam konteks hubungan tentang pusat daerah itu juga sudah terjadi sekarang, dengan pola sentralis. Pasan yang sangat kuat ya nuansanya," imbuh Mada.