Bakom Empat Kali Ganti Pimpinan dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

04 Oct 2026, 05:29 WIB

4 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Presiden Prabowo menunjuk Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom dalam reshuffle 2 Oktober 2026, menggantikan Muhammad Qodari yang dipindahkan menjadi sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden.
Pergantian ini menjadi yang keempat di pucuk Bakom dalam dua tahun. Peneliti BRIN Wasisto Jati menilai komunikasi kebijakan pemerintah belum efektif dan kerap memicu blunder.
Wasisto menyarankan kewenangan berbicara kepada publik dibatasi pada Bakom dan juru bicara Istana, agar pernyataan pejabat tidak menjadi bola liar serta peran Bakom tetap terlihat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Salah satu pejabat yang diganti oleh Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle yang dilakukan pada Jumat (2/10/2026) adalah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom). Prabowo menunjuk aktivis Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom yang baru. Sedangkan, Muhammad Qodari digeser menjadi sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden.

Ini merupakan kali keempat pucuk pimpinan Bakom berganti. Sebelum dipimpin Syahganda dan Qodari, Bakom dinakhodai oleh Angga Raka Prabowo dan Hasan Nasbi. Kini Angga menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, sedangkan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi.

Sebelum berubah menjadi Bakom, nomenklatur institusi itu merupakan Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO).

Mengapa Prabowo sampai harus empat kali mencopot pimpinan Bakom?

1. Pucuk pimpinan Bakom dinilai tak efektif dalam berkomunikasi
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M. Qodari. (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Peneliti politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, mengatakan, pimpinan Bakom kerap berganti karena dianggap kurang efektif mengomunikasikan kebijakan pemerintah ke publik. Bahkan, sering kali mereka blunder.
Salah satunya ketika Bakom menghapus video profil Susanah, perempuan yang sehari-hari mengumpulkan kain perca. Video itu dihapus tak lama usai Prabowo keliru menyebut Susanah bekerja sebagai pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram.
"Jadi, masalah strategi komunikasi yang belum ditemukan yang tepat. Selain itu, mekanisme koreksi juga tak dilakukan malah terkesan sering melemparkan pernyataan blunder," kata Wasisto ketika dihubungi IDN Times, Sabtu (3/10/2026).
Dengan begitu, kata dia, pekerjaan rumah Kepala Bakom yang sekarang yakni bagaimana mereka tidak terjebak pada komunikasi Menara Gading, satu arah dan defensif. Apalagi, masyarakat kini sudah bisa menemukan informasi sendiri dari berbagai sumber.
"Informasi di era sekarang kan tidak sepihak disampaikan seperti di era Orde Baru. Misalnya informasi disampaikan lewat kanal tunggal seperti TVRI atau RRI. Era sekarang, informasi bisa diolah dan dipublikasikan oleh semua pihak lewat media sosial," kata dia.
2. Pihak yang diberi kewenangan bicara ke publik sebaiknya Bakom dan jubir Istana
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Ketika ditanyakan apakah Bakom perlu dibubarkan karena tidak efektif mengomunikasikan kebijakan pemerintah, Wasisto menilai sebaiknya pihak yang diberi kewenangan untuk berbicara ke ruang publik dibatasi. Dia memberikan contoh yang berbicara ke publik hanya juru bicara presiden dan Bakom Pemerintah RI.
"Itu perlu diatur (siapa yang bicara ke publik) supaya tidak menyebarkan opini liar di masyarakat. Karena selama ini beberapa orang di pemerintahan terlihat ingin ngomong di ruang publik. Kalau blunder kan malah jadi bola liar," kata dia.
Bila semakin banyak pejabat yang bisa bicara ke publik, kata dia, maka peran Bakom justru semakin tidak terlihat.
3. Profil pucuk pimpinan Bakom dari Hasan Nasbi hingga Syahganda Nainggolan
Serah terima jabatan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah dari Angga Raka Prabowo ke M. Qodari (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Bakom sendiri awalnya dipimpin oleh Hasan Nasbi pada 19 Agustus 2024. Ketika itu, Bakom bernama Presidential Communication Office (PCO).
Hasan sebelumnya merupakan konsultan politik dan peneliti yang pernah berkarier sebagai jurnalis Harian Kompas serta peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Hasan kemudian mendirikan lembaga survei Cyrus Network. Hasan dicopot pada 17 September 2025.
Angga Raka Prabowo kemudian menggantikannya dari September 2025 hingga 27 April 2026.
Angga merupakan kader Partai Gerindra sejak 2008 dan mulai aktif di tim media partai pada 2012. Angga kemudian menjadi sekretaris pribadi Prabowo Subianto pada 2014–2019. Ketika Prabowo menang Pemilu 2024, Angga diangkat menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Sementara Qodari tercatat memimpin Bakom hanya lima bulan.
Qodari dikenal sebagai pengamat politik, peneliti, dan pendiri Indo Barometer. Dia merupakan lulusan Psikologi Sosial Universitas Indonesia. Lalu, gelar magister diraih dari University of Essex, Inggris, dan doktor ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada pada 2016.
Sebelum duduk sebagai Kepala Bakom, Qodari pernah dipercaya menjadi Kepala Staf Presiden (KSP).
Sementara, Syahganda Nainggolan dikenal sebagai aktivis, akademisi, politikus, dan pengelola lembaga kajian. Syahganda pernah menjadi aktivis mahasiswa Institut Teknokogi Bandung (ITB) pada era Orde Baru dan menempuh pendidikan magister Studi Pembangunan di ITB serta doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial di UI pada 2015.
Dalam perjalanan politiknya, dia pernah terlibat di Partai Daulat Rakyat dan Partai Merdeka. Syahganda juga pernah menjadi calon anggota DPR dari Partai Golkar pada Pemilu 2009, tetapi tidak lolos.
Dia juga mendirikan Sabang Merauke Circle (SMC) pada 2010 dan menjadi salah satu deklarator KAMI pada 2020. Kini, Syahganda diketahui menjadi Ketua Dewan Direktur GREAT Institute.