Dubes Djauhari Imbau agar Indonesia Jangan Mau Kalah dalam Pariwisata

Dia melihat sendiri, bagaimana negara-negara tetangga aktif dan agresif mempromosikan destinasinya. Ada Thailand yang menjadi sparing partner dan sekaligus "musuh" profesional. Ada Malaysia yang sering disebut "musuh" emosional.

 “Mereka juga pernah punya masalah dengan Tiongkok, tapi mereka cepat menuntaskan dan tidak gaduh,” ujarnya. 

Djauhari juga mencontohkan Hongkong dan Macau, yang juga besar-besaran promosi pariwisata mencari pasar China. Lalu Jepang dan Korea, yang juga punya cerita panjang dengan China. 

“Semua memburu pasar China yang potensial dan punya spending,” katanya. 

Karena itu, capaian yang sudah dimiliki oleh Indonesia, harus terus dirawat. Belajar dari cases yang pernah terjadi di negara lain. 

“Jangan sampai kita yang sudah baik, kurang dirawat dengan baik, justru diganggu dengan statamen-statemen yang kurang bersahabat. Lebih baik mencari solusi dan rawat serta kawal bersama untuk kemajuan dunia pariwisata ke depan,” ungkap Djauhari yang aktif keliling ke berbagai booth dan melihat keseriusaan setiap negara. 

Menpar Arief Yahya setuju dengan Dubes Djauhari Oratmangun. 

“USA yang sedang trade war dengan China saja tetap berjualan mempromosikan pariwisatanya, buat orang Tiongkok. Kita yang sudah dipercaya wisman Tiongkok, harus bisa menjaga dan tetap tumbuh berkembang,” ungkap Menpar Arief.

Pariwisata, lanjut Arief Yahya, adalah industri yang borderless, tidak mengenal batas-batas teritorial. Apalagi di era saat ini yang semakin worldwide. Karena itu tata krama, sopan santun sebagai pendudul global, juga harus dijaga. 

“Saya juga setuju dengan kata-kata Pak Eddy Sunyoyo, Bidang China ASITA Bali, saat menghadap saya di paviliun Wonderful Indonesia di CITM 16 November 2018. Pemilihan kata-kata yang beredar di media harus dipilih yang bagus, karena Bali adalah destinasi yanh kuat di budaya! Dan budaya Bali sangat luhur, hospitality nya tinggi, dikenal dunia karena kehalusan budi pekerti,” ungkap Arief Yahya. 

Kembali soal persoalan business to business di industri Bali. Itu harus diselesaikan dengan baik dan bijak oleh para pelaku industri sendiri. 

“Pemerintah akan membantu, agar kedua pemerintahan saling menyerahkan whitelist, industri yang direkomendasi untuk beroperasi di Bali,” kata dia.