Dukung Food Estate, Kementan Optimalisasi Lahan di Kalimantan Tengah

Dedi juga mengatakan, kegiatan optimalisasi lahan rawa di Kalimantan Tengah merupakan program di tahun 2020 yang meliputi lahan seluas 164.598 hektare (ha). Untuk kegiatan Intensifikasi/bantuan saprodi seluas 85.456 ha dan ekstensifikasi (saprodi dan optimalisasi lahan) seluas 79.142 ha.

“Ada sejumlah faktor pendukung keberhasilan optimalisasi lahan rawa. Yang pasti sistem kepemilikan lahan harus jelas, kemudian infrastruktur dan biaya usaha tani mahal, waktu yang dibutuhkan cukup lama, tenaga kerja terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan korporasi atau perlu dukungan kelembagaan, juga pemerintah, pendampingan intensif, dan kesiapan off taker,” tuturnya.

Dedi menjelaskan, korporasi harus dilibatkan dengan harapan akan saling mendukung dalam upaya mengembangkan food estate.

“Pengembangan pertanian di lahan rawa tidak mudah. Butuh biaya yang tidak sedikit, makanya harus ada peran korporasi agar semua saling mendukung. Petani bisa terbantu dan pihak korporasi juga diuntungkan,” katanya. 

Fungsi korporasi dalam kegiatan food estate adalah melakukan pengolahan sekunder, gudang dan distribution center, pemasaran (koperasi sekunder/PT). Termasuk penyediaan market buat hasil panen petani.

Menurut Dedi, kunci keberhasilan di lahan rawa adalah sistem tata air mikro. Intinya bagaimana air bisa mengalir. Kalau air tidak bisa mengalir, justru tidak baik. 

“Ada sistem aliran satu arah, ada juga tabat dengan kayu ulin yang dilakukan pada optimalisasi lahan tahun 2018, juga tabat dengan pipa pada optimalisasi lahan tahun 2018,” papar Dedi.

Lebih lanjut Dedi menyampaikan di lahan rawa umumnya jumlah penduduk sedikit. Untuk itu, penggunaan alat dan mesin pertanian bisa menjadi kunci, baik alsintan prapanen maupun pascapanen.

Sementara itu, Dedi menilai COVID-19 sudah meluluhlantakkan seluruh sektor kehidupan, termasuk pertanian. Sistem produksi terganggu akibat COVID-19, begitu juga sistem distribusi, transportasi, dan pemasaran. 

“Dampaknya luar biasa bagi petani dan seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi permintaan menurun akibat tutupnya rumah makan, pasar, dan mal. Padahal produksi tidak berhenti,” tuturnya.

Menurut Dedi, COVID-19 juga menghadirkan ancaman krisis pangan akibat gangguan suplai pangan dan penurunan permintaan produk pertanian. Bukan itu saja, daya beli masyarakat juga turun, ketersediaan pangan pun terancam.

“Untuk mengantisipasinya, Kementan memiliki kebijakan dan program, seperti meningkatkan produktivitas pangan pokok/strategis, memperlancar distribusi pangan, mempermudah akses transportasi, menjaga stabilisasi harga, juga mengembangkan buffer stock dan intervensi pasar seperti operasi pasar dan lainnya,” ujar Dedi.

Kementan juga memiliki strategi menghadapi COVID-19. Pertama adalah strategi SOS atau emergency, yaitu upaya Kementan untuk melakukan stabilisasi harga pangan, membangun buffer stock pangan utama di daerah, padat karya pertanian, social safety net, memberi fasilitas pembiayaan petani melalui KUR dan asuransi pertanian, dan memperluas akses pasar melalui pengembangan toko tani dan usaha kemitraan.

“Ada juga strategi temporary atau jangka menengah dengan memperluas akses pasar melalui pengembangan toko tani dan usaha kemitraan, serta strategi permanen atau jangka panjang dengan peningkatan produksi 7 persen per tahun, penurunan losses menjadi 5 persen, program intensifikasi dan ekstensifikasi di lahan rawa, penumbuhan pengusaha petani milenial, pengembangan korporasi petani, pengembangan B-30 dan kelapa sawit, pertanian 4.0, peningkatan ekspor 3 kali lipat, dan peningkatan NTP (nilai tukar petani),” jelasnya.

Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang juga angkat suara. Ia menjelaskan jika ketahanan pangan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan.

“Ketahanan pangan tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan,” katanya. 

Sementara itu, Wakil Rektor Bagian Akademik Universitas Palangka Raya, Salampak Dohong, yang juga Guru Besar Pengelolaan Tanah Gambut, mengatakan konsep penyediaan pangan nasional sangat dinamis. Terutama terkait cetak sawah.

“Penyediaan pangan sebagai antisipasi warning yang dikeluarkan FAO bisa dilakukan dengan inventarisasi lahan-lahan bera atau telantar di berbagai daerah di Indonesia agar bisa dimanfaatkan untuk tanaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah, dan bisa dengan diversifikasi pangan,” ujarnya.