Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati, menyoroti penguatan pengawasan terhadap konten digital dan penyusunan kode etik bagi pegiat media sosial serta kreator konten. (dok. DPRD Bandung)
Radea menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga pemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar program serupa tidak berhenti pada pelatihan, tetapi dapat berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah keberlanjutan. Setelah diberikan pelatihan dan menghasilkan produk, harus ada pendampingan berikutnya, termasuk bagaimana produk tersebut dikembangkan, dipromosikan, dan mendapatkan akses pasar,” ucapnya.
Dalam konteks tersebut, sinergi dengan Pemerintah Kota Bandung dinilai penting, khususnya untuk membuka peluang pemasaran bagi produk hasil karya warga binaan. Kehadiran perwakilan Sekretariat DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta unsur kewilayahan setempat dalam kegiatan tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan program. Pemerintah daerah, kata Radea, dapat berperan sebagai fasilitator dengan mempertemukan produk warga binaan dengan berbagai kanal pemasaran, pelaku UMKM, maupun ruang promosi yang tersedia.
“Aktivitas kolaborasi seperti ini tidak boleh berhenti di sini dan bisa terus disinkronisasikan dengan program Pemerintah Kota Bandung, serta dikembangkan di berbagai wilayah, sehingga ilmu yang dimiliki para dosen dan perguruan tinggi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutur Radea.
Ia berharap model pemberdayaan berbasis ecopreneurship tersebut dapat terus dikembangkan sebagai salah satu pendekatan untuk membangun kemandirian warga binaan sekaligus mendukung pengurangan sampah dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Ini adalah bentuk pemberdayaan yang sangat terintegrasi. Ada pendidikan, ada keterampilan, ada proses menghasilkan produk, kemudian ada upaya membuka pasar. Kalau seluruh mata rantai ini dapat berjalan dengan baik, maka manfaatnya akan jauh lebih besar bagi warga binaan,” pungkasnya. (WEB)