Elite PKS: Pak Prabowo Tak Anti-kritik soal Kebijakan Pemerintahannya

08 Agu 2025, 14:50 WIB

Amir Faisol

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Politikus senior PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan semua parpol harus merealisasikan cita-cita reformasi
HNW tegaskan Presiden Prabowo tidak anti-kritik, siap menerima masukan terkait kebijakannya
PDIP jadi partai penyeimbang pemerintah

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Politikus Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), turut menanggapi sikap Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya tidak anti-kritik, dan siap menampung semua masukan untuk menyempurnakan semua kebijakannya.

"Kemarin PKS bertemu dengan Pak Prabowo, PKS memberikan masukan, seperti waktu pimpinan MPR juga konsultasi dengan presiden, kami juga memberikan masukan," kata dia, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

"Beliau juga menerima masukan-masukan tersebut, dan saya kira itu hal yang wajar dalam sistem demokrasi Indonesia," imbuh HNW.

1. HNW turut tanggapi sikap politik PDIP

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid alias HNW sebut harus ada amandemen konstitusi untuk mengubah Wantimpres jadi DPA. (IDN Times/Amir Faisol)

HNW juga menanggapi sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan siap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Subianto dari luar kabinet. Adapun, PDIP telah menegaskan poisinya sebagai partai penyeimbang pemerintah.

HNW menegaskan, dalam konstitusi tidak dikenal istilah partai oposisi. Tugas pengawasan telah diamanatkan ke DPR, sebagaimana yang dijabarkan gamblang dalam konstitusi.

"Kalau kita merujuk kepada konstitusi ya, memang di konstitusi kita tidak mengenal istilah partai oposisi ya, tidak ada kata-kata partai oposisi itu," kata HNW.

2. Semua parpol harus merealisasikan cita-cita reformasi

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (IDN Times/Amir Faisol)

HNW berpandangan, orientasi pengawasan DPR RI dilakukan untuk menghadirkan perbaikan, masukan, dan koreksi kepada pemerintah.

Karena itu, ia berpandangan semua partai politik, baik di dalam maupun di luar kabinet, harus merealiasasikan cita-cita reformasi, dalam kerangka menyambut Indonesia Emas 2045. Semua parpol harus berkontribusi untuk meraih cita-cita Indonesia emas tersebut.

"Menurut saya, di mana pun partai, apakah di dalam maupun di luar, orientasinya adalah bagaimana kita menjadi bagian dari, yang dalam bahasa reformasi, adalah merealisasikan cita-cita reformasi," kata Wakil Ketua MPR itu.

3. PDIP jadi partai penyeimbang pemerintah

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menyambut kedatangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di tengah Kongres ke-VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025).

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan partainya tak menempatkan diri sebagai oposisi pemerintahan. Ia menyebut PDIP akan mengambil posisi sebagai partai penyeimbang.

"PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," kata Megawati dalam pidato politik di Kongres ke-VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025.

Megawati menegaksan, PDIP merupakan partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak kepada rakyat. Ia menegaskan, PDIP akan menjadi penyeimbang pemerintah demi menjaga arah pembangunan nasional.

"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata dia.