Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Menteri Kebudayaan Fadli Zon (kacamata) ketika dimintai keterangan sebagai saksi tindakan penyadapan ilegal. (www.x.com/@fadlizon)
  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon serta Ketua Umum Partai Demokrat AHY dilaporkan menjadi korban penyadapan ilegal sejak 2021 dan telah dimintai keterangan oleh polisi.
  • Herzaky Mahendra Putra menyebut penyadapan terhadap dirinya dan AHY baru berhenti pada 3 Oktober 2026, berdasarkan data resmi penyidik kepolisian.
  • Polri telah menggeledah tujuh lokasi terkait kasus ini dan menjadwalkan sidang etik mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada pekan berikutnya.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pihak-pihak yang menjadi sasaran penyadapan ilegal mulai muncul dan membuat pengakuan. Dua di antaranya adalah Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Cerita soal AHY ikut disadap disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Bahkan, Herzaky juga tak luput jadi sasaran penyadapan ilegal.

Baik Fadli dan AHY mengaku sudah disadap sejak 2021. Keduanya mengaku juga sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.

"Beberapa hari lalu, saya dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang kini disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik. Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap," demikian cuit Fadli di platform X dan dikutip pada Sabtu (21/11/2026).

Ia mengaku disadap dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Di dalam akunnya, Fadli turut melampirkan fotonya bersama beberapa penyidik dari pihak kepolisian untuk dimintai keterangan.

1. Penyadapan baru terhenti pada 3 Oktober 2026

Pengakuan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra yang menjadi korban penyadapan yang dimotori oleh Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. (www.x.com/@Herzaky__MP)

Lebih lanjut, di akun media sosialnya, Herzaky menilai penyadapan ilegal merupakan tindak kejahatan yang luar biasa dan beririsan dengan dugaan makar.

"Ini merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan kedaulatan negara ketika ruang komunikasi presiden, jajaran petinggi pemerintahan, hingga pimpinan partai politik (termasuk Ketua Umum kami, Mas AHY) menjadi sasaran penyadapan ilegal. Ini kejahatan yang luar biasa yang beririsan dengan dugaan makar dan tak boleh berhenti di tengah jalan," demikian cuit Herzaky di platform X pada Jumat, 20 November 2026.

Ia menambahkan baik dirinya dan AHY juga disadap sejak 2021. Tindak penyadapan ilegal itu baru berhenti pada 3 Oktober 2026. Fakta itu terkonfirmasi dari data resmi penyidik kepolisian ketika meminta keterangannya sebagai saksi.

Ia pun mengaku prihatin dengan situasi tersebut. Sebab, ketika komunikasi Presiden Prabowo Subianto bisa disadap, artinya ada kerusakan serius pada tata kelola hukum serta demokrasi di Tanah Air.

"Penyidikan atas perkara ini harus diungkap tuntas sampai ke akar-akarnya," katanya.

2. Tujuh lokasi sudah digeledah oleh pihak kepolisian terkait penyadapan

Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso (EHS) di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri berakhir pada Selasa (17/11/2026) petang (IDN Times/Lia Hutasoit)

Sementara, pihak kepolisian terus menelusuri tindak penyadapan ilegal yang diperintahkan oleh Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Kini pihak kepolisian sudah menggeledah tujuh lokasi, termasuk rumah Eko Hadi di daerah Cipete Utara.

Pada pekan ini, pihak kepolisian menggeledah sejumlah rumah di Bogor dan Tangerang. Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko yang berkaitan dengan kasus ini.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan, penggeledahan dilakukan sejak Kamis (19/11/2026) malam. Penyidik menyisir lima rumah di Bogor dan satu lokasi di Curug, Tangerang.

"Sejak Kamis malam, Tim Penyidik Direktorat Tipidum terus melakukan penggeledahan terkait TP Makar di lima lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah Bogor dan satu lokasi di Curug Tangerang, salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi KBP IIM," ungkap Susatyo, Jumat, 20 November 2026.

Hasil penggeledahan di tujuh lokasi itum, kata Susatyo, akan disampaikan saat konferensi pers.

Keterlibatan TK dalam kasus ini pernah dijelaskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Suyudi mengungkap dugaan Irjen Pol Ahrie Sonta (AS) yang memerintahkan Brigjen TK melakukan surveillance.

3. Pihak kepolisian akan lakukan sidang etik Listyo Sigit pekan depan

Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan Kapolri Listyo Listyo Sigit Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (19/10/2026). (Dok. BPMI Setpres)

Sementara, pihak kepolisian akan menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pekan depan. Namun, hari dan tanggal pastinya akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Sigit menjadi perwira tinggi ketiga yang menjalani sidang kode etik. Ia juga akan menjadi jenderal bintang empat satu-satunya di kepolisian yang bakal menjalani proses tersebut.

Sebelumnya, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari Korps Bhayangkara lewat sidang komite etik.

"Untuk tadi yang ditanyakan (soal sidang kode etik), dijadwalkan minggu depan," ungkap Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir ketika memberikan keterangan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa, 17 November 2026.

"Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media," imbuh Jenderal bintang dua itu.

Sementara, pihak kepolisian belum menjadwalkan sidang etik untuk tersangka penyadapan lainnya yakni Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) karena alasan kesehatan.

"SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kami paksakan (untuk menjalani sidang etik). Karena di satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini," katanya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More