Fahd Arafiq Hattrick Tersangka KPK, Golkar Evaluasi Pembinaan Kader

Lebih lanjut, Doli menjelaskan alasan Golkar menerima residivis menjadi kader lantaran sebagai bentuk penghormatan terhadap upaya kader yang telah menjalani hukuman untuk menebus kesalahan dan memperbaiki diri. Tetapi, ia mengakui dalam kasus Fahd, kepercayaan itu tidak diikuti perubahan perilakunya.

Di sisi lain, Fahd diakui telah memberikan kontribusi bagi perkembangan Partai Golkar. Namun, Doli menggaris bawahi perbuatan Fahd tidak mencerminkan komitmen partai dalam menjaga nama baik.

"Yang bersangkutan tidak sadar bahwa di pundaknya ada nama besar Partai Golkar yang harus dijaga. Tentu kami sebagai keluarga besar Partai Golkar sangat kecewa dan marah," katanya.

Ia menambahkan Golkar menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah dilakukan oleh komisi antirasuah sebagai bagian dari komitmen partai terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Fahd El Fouz Arafiq bukan nama baru dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Ia sudah pernah dua kali menjadi 'pasien' KPK. Kini ia menjadi tersangka untuk kali ketiga dalam dugaan kasus suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ia merupakan residivis dalam perkara korupsi pada korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang bergulir pada 2011-2012, serta asus suap pengadaan Al Quran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama (Kemenag) pada 2017. KPK menyebut Fahd telah tiga kali terjerat perkara korupsi. Kondisi tersebut membuat Fahd dikategorikan sebagai residivis.

KPK menyatakan, status tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pemidanaan apabila perkara Fahd berlanjut hingga persidangan.

"Kemudian terkait Saudara FF, memang sudah betul tadi disampaikan sudah tiga kali. Jadi dalam konsep pidana ini istilahnya sudah residivis begitu ya. Tentunya sudah betul tadi ada pemberatan," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih pada Selasa, 15 September 2026.

Satu politisi lainnya dari Partai Golkar juga disorot oleh publik dalam OTT KPK di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor. Ia adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Nusron Wahid. Ia menghilang dari aktivitas publik usai namanya disebut sebagai pemilik uang tunai dari barang bukti yang disita oleh komisi antirasuah.

Nusron absen di kantor pada Rabu kemarin. Ia bahkan sudah dua kali tidak nampak di dalam rapat yang digelar di DPR.

Pada Selasa kemarin, Nusron seharusnya hadir bersama para gubernur se-Indonesia untuk mengikuti rapat dengan agenda pembahasan pengelolaan aset pemerintah daerah atau barang milik daerah (BMD) yang berkontribusi terhadap PAD (pendapatan asli daerah). Kemudian, agenda selanjutnya membahas peran pemda di dalam gugus tugas reforma agraria dan sawah dilindungi.

Sedangkan, pada Rabu, ia rapat dengan semua mitra komisi II DPR untuk membahas penetapan anggaran untuk tahun 2027. Kehadiran Nusron di dua agenda itu diwakilkan kepada Wakil Menteri Ossy Darmawan.

Wamen dari Partai Demokrat itu menghormati proses hukum yang kini sedang dilakukan oleh KPK. Termasuk melakukan penahanan terhadap Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri serta Kepala Badan Pertahanan (BPN) Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung.

"Kementerian ATR/BPN tentu menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan bersikap kooperatif terhadap KPK," ungkap Ossy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu kemarin.

Ketika ditanyakan alasan Nusron dua kali absen dalam rapat di DPR, Ossy beralasan ia memiliki agenda dan jadwal lain. Sehingga, kehadirannya diwakilkan oleh dirinya.

"Saya hadir di sini kemarin dan hari ini mewakili. Tentunya itu adalah penugasan dari Beliau sebagai Menteri ATR/BPN. Tentunya terkait agenda dan jadwal bapak menteri. Mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal Beliau," tutur dia.

Ia pun menepis alasan Nusron dua kali absen dalam rapat lantaran sakit. "Tidak (sakit)," katanya.