Adapun biaya tersebut, lanjutnya, mencakup pembaruan radar, sistem komunikasi, persenjataan, pengadaan suku cadang, hingga pelatihan kru. Hal ini berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran pertahanan dalam jangka menengah.
Ikuti Arahan Prabowo, Kemhan Siapkan Kapal Garibaldi Tangani Bencana

- Kemhan menyiapkan kapal induk Giuseppe Garibaldi sebagai pangkalan helikopter dan drone untuk penanganan karhutla, mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
- Kapal dijadwalkan tiba di Tanjung Priok pada 18 September 2026 dan akan dimodifikasi untuk layanan kesehatan, distribusi materiil, serta pengoperasian di iklim tropis.
- Garibaldi akan tampil pada Naval Parade jelang HUT ke-81 TNI, sementara DPR menyoroti usia kapal dan potensi biaya pemeliharaan serta modernisasi yang besar.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan bakal mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk mengubah kapal induk Giuseppe Garibaldi menjadi kapal pangkalan helikopter dan drone untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kapal Garibaldi dijadwalkan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat, 18 September 2026.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait mengatakan kapal induk yang dihibahkan dari Italia itu pada dasarnya sudah memiliki kemampuan untuk mendukung penanganan bencana. Sejumlah fasilitas di kapal Garibaldi, katanya, juga dapat dimanfaatkan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan.
"Seperti fasilitas kesehatan, ruang muat materiil yang cukup luas, serta landasan helikopter yang dapat mendukung mobilitas personel, tenaga medis, bantuan logistik maupun evakuasi," ungkap Rico di dalam keterangan pada Kamis (17/9/2026).
Sebelum diterjunkan untuk membantu penanganan karhutla, kata Rico, akan ada penyesuaian di beberapa bagian kapal bekas dari Italia itu. Penyesuaian itu, kata Rico, didasarkan pada kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut (AL).
"Di antaranya beberapa ruangan akan dimodifikasi untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan," tutur jenderal bintang satu itu.
1. Sistem pengkondisian udara akan disesuaikan dengan iklim tropis

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Sirait di kantor Kemhan. (IDN Times/Santi Dewi) Salah satu bagian yang akan dimodifikasi yakni peralatan yang bakal dipasang untuk mempermudah mobilitas serta distribusi materiil. Dengan adanya modifikasi itu, kapal tidak hanya memiliki fungsi pertahanan, melainkan menjadi sarana pendukung negara dalam operasi kemanusiaan dan penanganan bencana.
"Dengan adanya peralatan itu, bisa untuk menjangkau wilayah kepulauan," kata Rico.
Selain itu, ada pula adaptasi aspek mengenai sistem pengkondisian udara. Menurut dia, sistem itu perlu disesuaikan agar dapat mendukung pengoperasian di Indonesia yang notabene beriklim tropis.
“Sistem tersebut juga akan dimodifikasi untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan kesehatan, termasuk apabila terdapat pasien yang membutuhkan kondisi atau penanganan khusus,” tutur mantan Dandim di Kota Bekasi itu.
2. Kapal induk Garibaldi akan ditunjukkan ke publik saat HUT TNI

Kapal Giuseppe Garibaldi yang sudah berlayar dari Italia menuju ke Indonesia. (Dokumentasi istimewa) Sementara, kapal induk Garibaldi akan ditunjukkan perdana ke publik jelang HUT ke-81 TNI. Kapal akan ikut serta dalam kegiatan Naval Parade atau Sailing Pass dan Fly Pass pada Minggu, 4 Oktober 2026 di perairan Teluk Jakarta. Presiden Prabowo Subianto direncanakan memimpin acara Naval Parade tersebut.
Kepla Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (AL), Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan, Prabowo akan naik kapal induk bekas buatan Italia itu. "Sailing pass rencananya akan dihadiri oleh Presiden RI di Teluk Jakarta. Kapal Garibaldi akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut," kata Tunggul pada Selasa, 15 September 2026.
Ketika ditanyakan apakah saat itu bakal dilakukan prosesi penamaan kapal Garibaldi, Tunggul meminta publik menunggu acaranya. Berdasarkan informasi, Garibaldi akan dinamakan KRI Sriwijaya dan bukan KRI Gadjah Mada.
3. Pemeliharaan kapal induk Garibaldi akan memakan biaya besar

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin (IDN Times/Aryodamar) Sementara, anggota komisi I DPR, TB Hasanuddin menyoroti sikap pemerintah yang menerima kapal induk yang dihibahkan dari Italia itu. Ia mengingatkan, di balik label gratis terdapat potensi beban besar yang harus dihitung secara matang oleh pemerintah.
Hasanuddin turut menyoroti faktor usia kapal yang sudah mencapai sekitar 40 tahun. Kapal tersebut mulai bertugas pada 1985. Secara umum, kapal perang dirancang dengan masa pakai 30 hingga 40 tahun.
“Artinya, kapal ini sudah berada di ujung masa operasionalnya. Kalaupun dilakukan perbaikan, kemungkinan hanya dapat digunakan sekitar 10 tahun ke depan, dengan biaya modernisasi yang tidak kecil," ungkap Hasanuddin pada Senin, 4 Mei 2026.Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, salah satu persoalan utama dari hibah ini adalah tingginya biaya pemeliharaan. Berdasarkan laporan The National Interest, Angkatan Laut Italia menghabiskan sekitar 5 juta euro (sekitar Rp101 miliar) per tahun untuk merawat kapal tersebut, dan sekitar 19 juta euro (sekitar Rp387 miliar) jika dilakukan pembongkaran.
“Angka ini tentu akan menjadi beban baru bagi anggaran pertahanan Indonesia, di luar kebutuhan biaya operasional lainnya,” kata dia.



















