Sopir Travel Tewas Ditembak KKB, Pigai Minta Konflik Papua Diselesaikan Holistik
- Natalius Pigai meminta konflik di Papua diselesaikan secara menyeluruh, bukan kasus per kasus.
- Pigai menekankan kelompok bersenjata dan aparat tidak boleh menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan.
- Koops TNI Habema menyebut Aris Sanda mengalami kekerasan kelompok bersenjata di Papua Pegunungan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta konflik di Papua tidak terus diselesaikan secara kasus per kasus. Dia mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mencari penyelesaian secara menyeluruh untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Papua.
“Saya tidak bisa menjelaskan secara kasuistik karena kita ngomong sekarang sebentar muncul lagi. Besok muncul lagi itu tidak hanya di Papua di seluruh Indonesia sama. Ya kita lebih baik bicara tentang bagaimana penyelesaian secara holistik,” kata Pigai usai agenda Forum Koordinasi Kebijakan HAM di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
1. Pigai soroti perubahan pola konflik
Sopir travel asal Toraja, Aris Sanda yang tewas dibunuh oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Jayawijaya, Papua. (Dokumentasi Puspen TNI) Pigai menguraikan pola gerakan di Papua sejak 1960-an hingga perkembangan terakhir. Menurut dia, gerakan yang awalnya berupa perlawanan bersenjata kemudian berkembang menjadi diplomasi, internasionalisasi, hingga sistem klandestin.
“Yang mengagetkan saya perlawanan di Papua geser ke perlawanan di dasar atas dasar rasisme. Etnik dan ras,” ujar dia.
Pigai menilai konflik berbasis etnik dan ras perlu mendapat perhatian serius karena dapat memengaruhi hubungan antarkelompok masyarakat di Papua.
2. Minta warga sipil dilindungi
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Pigai juga menyoroti perlindungan warga sipil dalam konflik Papua. Dia menyatakan kelompok bersenjata maupun aparat tidak boleh menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan.
“Jadi ini saya sampaikan bahwa TPN juga tidak boleh bunuh warga sipil. Tapi aparat juga jangan melibatkan warga sipil dalam operasi,” kata Pigai.
Pernyataan itu disampaikan di tengah kasus penembakan sopir asal Toraja, Aris Sanda, di Papua Pegunungan. Koops TNI Habema menyebut OPM Kodap III Ndugama sebagai pihak yang melakukan kekerasan terhadap Aris.
3. Dorong perdamaian abadi
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin (29/6/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit) Pigai meminta pemerintah, partai politik, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat mencari formula penyelesaian yang lebih menyeluruh. Menurut dia, penyelesaian kasus satu per satu tidak cukup untuk menghentikan kemunculan kasus baru.
“Kalau kita diminta menyelesaikan misalnya Komnas HAM atau Kementerian HAM atau lembaga-lembaga yang diberi kebenaran untuk menyelesaikan masalah Papua secara gradual kasuistik. Tidak akan selesai lagi. Hari ini kita nangani besok muncul lagi,” ujar dia.
Dia mendorong dialog apabila langkah tersebut diperlukan untuk mencapai perdamaian.
“Kalau tidak mampu menciptakan Jakarta tidak menawarkan sesuatu untuk menciptakan perdamaian abadi lebih demokratis ya lakukan dialog untuk menciptakan perdamaian,” kata dia.
Kekerasan terhadap warga sipil kembali menjadi sorotan di Papua pada September 2026. KemenHAM sebelumnya meminta penembakan tiga ASN di Jayawijaya diusut tuntas dan pelakunya dihukum. Komnas HAM juga meminta pemerintah mendorong kebijakan untuk mengurangi kekerasan dan konflik bersenjata di Papua yang berdampak pada korban sipil dan pengungsi internal. Terbaru, Koops TNI Habema menyebut sopir asal Toraja Aris Sanda tewas setelah mengalami kekerasan kelompok bersenjata di Papua Pegunungan.
