Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan, panitia kerja (Panja) yang dibentuk oleh beberapa Komisi di DPR tidak akan efektif untuk menyelesaikan kasus gagal bayar di perusahaan Jiwasraya.
Menurut Herman, Panja tersebut bersifat parsial alias tidak menyeluruh. Ia mencontohkan, untuk urusan korporasi BUMN ditangani oleh Komisi VI. Sementara kaitannya dengan kasus hukum ditangani oleh Komisi III.
Jika penanganan dilakukan secara terpisah, ia khawatir kasus gagal bayar di perusahaan asuransi plat merah tersebut tidak akan segera tuntas.
“Jadi rekomendasinya berdasarkan komisi masing-masing. Jadi menurut kami lebih komprehensif dan tuntas kalau kita menbentuk pansus hak angket,” kata Herman di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/2).
Oleh sebab itu, saat ini Fraksi Partai Demokrat tengah kerja keras untuk melakukan lobi-lobi dengan sejumlah partai di DPR dalam rangka membentuk panitia khusus (Pansus) Hak Angket Jiwasraya agar masalah tersebut tidak berkepanjangan dan menemukan titik terang.
“Kami masih menyusun materi, materi soal investigasi yang ada. Lalu kita berharap dapat dukungan dari fraksi-fraksi lain,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Herman, Panja di Komisi VI masih berkonsentrasi untuk melakukan penyehatan di tubuh korporasi dan juga pembayaran kepada para nasabah yang sudah memasuki masa jatuh tempo.
“Tapi kalau sekarang penanganan hukum sudah dilakukan terhadap direksi dan pemain saham di dalamnya. Terbuka peluang juga Pansus bisa kita wujudkan. Sekali waktu ada perubahan sikap dari fraksi-fraksi lain untuk membentuk Pansus,” tuturnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, alasan Demokrat ngotot ingin membentuk Pansus Hak Angket Jiwasraya adalah karena masalah tersebut merupakan tanggungjawab partai untuk bisa berkontribusi dalam rangka melindungi hak rakyat.
“Iya (Pansus) itu adalah hak konstitusional kami, bahwa kami tak ingin melepas hak pengawasan Jiwasraya. Lalu kami di fraksi berkonsultasi dengan Ketum bahwa kami mengirim nama-nama di semua Panja, Komisi VI, III dan XI. Tapi ini tak memadamkan agar Pansus bisa terwujud,” katanya menegaskan.