Ganjar Jelaskan Penyebab PDIP Tak Mungkin Tolak Mega Proyek IKN

27 Mei 2024, 16:55 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan meninjau pembangunan IKN. Foto Humas OIKN (IDN Times/Ervan)

Jakarta, IDN Times - Mantan calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menjelaskan alasan PDI Perjuangan (PDIP) tidak mungkin menolak proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ganjar menjelaskan, faktor utamanya karena proyek tersebut merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Selain itu,

"Itu secara tekstual dan kontekstual masuk, sederhana. Kita tidak bisa menolak, wong itu undang-undang kok," katanya dalam wawancara khusus program Real Talk With Uni Lubis by IDN Times di Jakarta, Senin (27/5/2024).

"Itu sudah jadi undang-undang, masa kalau undang-undang, gak mau lho undang-undang itu, gak bisa dong," sambungnya.

1. Ganjar sebut yang perlu diawasi adalah penggunaan anggaran

Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo saat wawancara khusus dengan Pemred IDN Times, Uni Lubis (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, PDIP tentu akan mengawasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur tersebut.

Terlebih, pengawasan terhadap anggaran yang digunakan dalam proyek IKN juga masuk dalam salah satu poin hasil Rakernas V PDIP, khususnya nomor 14. Disebutkan bahwa PDIP mendorong penyelesaian lbu Kota Nusantara atau IKN dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan.

"Tapi dalam perjalanannya kan mesti dieksekusi, disiapkan anggaran, pelaksanaannya, dan seterusnya. Maka kemudian dikasih peringatan, maka masuk dalam konteks, teksnya sudah silakan dilanjutkan ini pelaksanaan undang-undang, masa kita gak setuju," ungkap Ganjar.

2. Ganjar soroti biaya IKN pakai APBN

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Ganjar Pranowo di Rakernas V PDIP, Ancol, Jakarta Utara (dok. PDIP)

Ganjar lantas menyoroti janji awal pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo bahwa IKN Nusantara dibangun tak pakai APBN. Namun sayangnya, pernyataan itu justru tak dijalani pemerintah.

Pemakaian anggaran yang besar itulah yang kemudian diimbau oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk diawasi.

"Maka kita memberikan peringatan, apa yang pernah direncanakan dulu. umpama, oh tidak pakai APBN, ingat gak? tapi sekarang pakai APBN, ya diingatkan. Maka kebetulan ini mesti pakai duit negara, dan itu akhirnya komponen anggaran yang harus masuk ke sana cukup tinggi. Maka diperingatkan oleh ibu, sesuai dengan keuangan. Kalau tidak, masuk ke sana semua bahaya," terang Ganjar.

3. PDIP juga akan awasi program Prabowo-Gibran

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama usai ditetapkan dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Lebih lanjutnya, Ganjar menegaskan, partai berlambang banteng moncong putih itu juga akan mengawasi program yang dibuat oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu yang perlu dikontrol ialah terkait program makan bergizi gratis lantaran dianggap perlu gelontoran anggaran yang cukup besar.

"Terus sekarang program presiden terpilih (makan bergizi gratis). Terus kemudian dari situ berapa biayanya, dari mana, dan sebagai, orang pasti langsung menyiapkan, karena memang janji politik itu kadang ringan diomongkan tapi ketika tidak kita kalkulasi kadang-kadang backfire (menjadi bumerang)," kata Ganjar.