Geledah Kantor Kemendag, KPK Sita Dokumen Soal Gula Rafinasi

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan hasil sementara penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait dengan peraturan menteri perdagangan tentang gula rafinasi. Peraturan Menteri Perdagangan yang dimaksud yakni nomor 16/M-DAG/PER/3/2017. Berdasarkan pemberitaan di media, aturan itu sempat ditolak oleh anggota Komisi VI DPR. Dewan beranggapan tidak semestinya gula rafinasi yang masuk pengawasan pemerintah malah dilelang secara bebas dalam kendali perusahaan swasta.

"Disita puluhan dokumen terkait dengan peraturan menteri perdagangan tentang gula rafinasi serta barang bukti elektronik," ujar Febri melalui keterangan tertulis pada malam ini. 

Mantan aktivis antikorupsi itu menjelaskan ada beberapa ruangan yang digeledah oleh penyidik KPK termasuk ruang kerja Mendag, biro hukum dan staf lainnya. 

"Dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang disita akan kami pelajari lebih lanjut sebagai bagian dari bukti untuk menelusuri sumber gratifikasi yang diterima oleh BSP (Bowo Sidik)," kata dia. 

Sementara, Ketua KPK, Agus Rahardjo tidak membantah salah satu alasan penyidik menggeledah ruang kerja Mendag Enggartiasto karena mendengar adanya informasi soal sumber uang untuk Bowo melakukan 'serangan fajar' berasal dari dugaan suap. 

"Makanya kan anak-anak (penyidik) bergerak berdasarkan yang ada di pemeriksaan. Kami ikuti saja," kata Agus yang ditemui pada siang tadi di gedung KPK. 

Lalu, apakah betul KPK juga sudah mengantongi informasi ada sumber uang lainnya yang berasal dari dua Menteri aktif dan satu Dirut BUMN? Menurut Agus, semua informasi yang ada akan ditelusuri lebih lanjut. 

"Ya, nanti ditelusuri lah. Biasanya kan seperti itu," kata dia. 

Lalu, akankah KPK memanggil Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk dimintai klarifikasi? Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan tidak menutup kemungkinan itu. Febri menjelaskan semua saksi akan dipanggil usai penyidik mempelajari dan memverifikasi temuan benda-benda yang telah disita. 

"Bisa saja (Mendag Enggartiasto) dipanggil apabila keterangannya dibutuhkan sebagai saksi. Saksi-saksi nanti bisa berasal dari pejabat Kementerian Perdagangan, atau pihak-pihak lain yang dianggap relevan sepanjang dibutuhkan untuk pembuktian perkara ini," kata dia. 

Sementara, ketika dikonfirmasi, Mendag Enggartiasto membantah pernah memberikan suap senilai Rp2 miliar dalam mata uang Dollar Singapura ke Bowo. Menurutnya, ia sama sekali tidak ada kaitan dengan 'serangan fajar' yang coba dilakukan oleh Bowo pada pemilu (17/4). 

"Apa urusannya saya ngasih duit?," tanya Enggar kepada media di Istana pada hari ini. 

Ia mengaku sudah tahu kalau ruang kerjanya digeledah oleh penyidik KPK. Namun, ketika terjadi penggeledahan, ia sedang tidak berada di sana. 

Lebih lanjut, tudingan bahwa ia telah menyuap Bowo dinilainya tidak masuk akal. Ia mengatakan keduanya berasal dari dua partai yang berbeda, sehingga sulit untuk memungkinkan terjadinya kesepakatan. Padahal, Bowo duduk di Komisi VI yang menjadi mitra Enggar.

"Dari saya yakin betul gak ada (uang suap). Dia dari (Partai) Golkar, saya dari (Partai)NasDem," kata Enggar.