"Pemerintah juga harus segera meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap seluruh warga yang terdampak utamanya kepada perempuan, anak dan mereka yang memiliki kerentanan khusus di dalam situasi bencana," tutur dia.
Gerakan Nurani Bangsa Minta Pemerintah Tak Salahkan Alam soal Karhutla
3 min read
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- Gerakan Nurani Bangsa meminta pemerintah berhenti menyalahkan alam atas karhutla, memperbaiki komunikasi publik, serta menegakkan hukum adil dan transparan terhadap pelaku, termasuk korporasi besar.
- GNB mendesak Presiden Prabowo menetapkan karhutla sebagai bencana nasional setelah 202.010,96 hektare terbakar hingga Juli 2026 dan 12.517.488 warga di Kalimantan-Sumatra terdampak.
- GNB meminta pemerintah membuka akses bantuan internasional, termasuk tawaran Malaysia yang belum direspons; pemerintah menyatakan karhutla masih dapat ditangani melalui operasi darat dan helikopter.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Sejumlah tokoh yang tergabung di dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendorong pemerintah pusat dan daerah segera memperbaiki komunikasi publik terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, pemerintah juga diminta untuk berhenti menyalahkan alam sebagai penyebab karhutla. Sebab, mayoritas kebakaran hutan dan lahan dipicu ulah manusia sendiri.
"Pemerintah pusat dan daerah berhenti untuk menyalahkan faktor alam karena semua kebakaran hutan selalu diawali dengan pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan besar," ungkap perwakilan GNB, Alissa Wahid, di dalam keterangan pada Selasa (13/10/2026).
GNB juga mendorong pemerintahan Prabowo Subianto agar memberlakukan penegakan hukum yang adil dan transparan kepada siapa pun yang menjadi terduga pelaku.
"Penegakan hukum harus diberlakukan kepada korporasi-korporasi besar yang memiliki kewajiban untu mencegah terjadinya kebakaran dan tanggung jawab lebih atas terjaminnya daya dukung lingkungan bagi semua kehidupan di muka bumi," kata dia.
Faktor alam yang dipicu fenomena super el nino disebut oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan. Menurut dia, kebakaran hutan dan lahan yang saat ini masif terjadi di luar kuasa manusia untuk mencegahnya.
1. Gerakan Nurani Bangsa desak pemerintahan Prabowo tetapkan karhutla jadi bencana nasional
Joint press statement di sela Pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi di Istana Merdeka. (Tangkapan Youtube Sekretariat Presiden) Gerakan Nurani Bangsa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan karhutla yang makin masif sebagai bencana nasional. Data sistem monitoring karhutla dari Kementerian Kehutanan menunjukkan akumulasi lahan yang sudah terbakar pada periode Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.010,96 hektare.
Area yang terbakar tidak hanya terbatas di enam provinsi prioritas, tetapi sudah meluas hingga ke Papua, Maluku dan Maluku Utara. Sebanyak 12.517.488 jiwa yang bermukim di Kalimantan dan Sumatra telah terdampak karhutla.
"Gerakan Nurani Bangsa sebagai gerakan etis dan nonpartisan mendesak negara harus segera tetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sehingga hak-hak dasar warga negara terdampak bisa cepat terpenuhi," kata Alissa.
GNB juga meminta pemerintah agar upaya penanggulangannya bisa dilakukan secara lebih serius, fokus, menyeluruh dan terintegrasi.
2. GNB dorong pemerintahan Prabowo terima tawaran bantuan dari negara lain
Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi. (Dok. Sekretariat Presiden) Selain itu, GNB mendorong agar pemerintahan Prabowo bersikap rendah hati dan berjiwa besar untuk membuka diri dalam memberikan akses kepada negara sahabat dan lembaga bantuan internasional yang benar-benar tulus ingin membantu penanggulangan bencana.
Menurut GNB, pemerintah juga harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga yang terdampak.
Adapun pemerintahan sudah menerima bantuan pemadaman karhutla dari Jepang. Mereka mengerahkan tiga Helikopter Chinook CH-47 dan melakukan misi hingga 29 September 2026 di Pulau Kalimantan.
Tawaran bantuan terbaru datang dari Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi. Dia menawarkan langsung kepada Prabowo bantuan berupa satu pesawat Bombardier CL-415MP, tiga helikopter dan 52 personel. Namun, hingga kini tawaran bantuan itu belum direspons.
3. Pemerintah mengeklaim masih mampu mengatasi karhutla
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman (IDN Times/Ilman Nafi'an) Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, mengatakan, alasan pemerintahan Prabowo belum juga menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu berdalih pemerintah masih mampu menangani karhutla.
"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin kemarin usai mengikuti rapat terbatas mengenai penanganan karhutla.
Dia mengatakan, hingga saat ini pemadaman karhutla lebih banyak dilakukan melalui jalur darat. Sebab, kabut asap terlalu tebal di beberapa daerah, sehingga membuat jarak pandang yang tidak aman untuk menerbangkan pesawat.
"Laporan dari Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bahwa heli, operasional helikopter ini sudah dilaksanakan. Kini (operasi) lebih dominan kepada operasi darat karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal," ucap dia.
