Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman usul Presiden Prabowo Subianto terbitkan Perppu atur penyadapan ilegal. (IDN Times/Amir Faisol).
  • Habiburokhman mendorong pengisian Wapres pengganti Gibran berlangsung cepat, kondusif, dan tidak menimbulkan kegaduhan.

  • Dorongan tersebut disebut menjadi keinginan lintas fraksi MPR, meski konstitusi memberi batas waktu hingga 60 hari.

  • Sidang paripurna dan pelantikan masih menyesuaikan jadwal Presiden Prabowo Subianto tanpa target tanggal pasti.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
13 November 2026

Habiburokhman mendorong pengisian Wakil Presiden pengganti Gibran berlangsung cepat dan kondusif. Ia menyampaikan pernyataan tersebut di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka didorong berlangsung cepat dan kondusif.
  • Who?
    Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman menyampaikan dorongan tersebut, yang disebut juga menjadi keinginan lintas fraksi di MPR.
  • Where?
    Habiburokhman menyampaikan pernyataan itu di Gedung Nusantara V, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
  • When?
    Jumat, 13 November 2026. Konstitusi membatasi waktu pengisian hingga 60 hari.
  • Why?
    Posisi wakil presiden dinilai memiliki peran vital dalam membantu tugas kepala negara dan pembagian tugas Presiden Prabowo.
  • How?
    Sidang Paripurna MPR akan disesuaikan dengan jadwal Presiden Prabowo karena langsung diikuti prosesi pelantikan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Habiburokhman ingin kursi wakil presiden pengganti Gibran segera diisi dengan tenang. Banyak fraksi di MPR juga ingin prosesnya cepat dan tidak gaduh. Wakil presiden membantu Presiden Prabowo menjalankan tugas. Tanggal sidang dan pelantikan belum pasti karena harus menyesuaikan jadwal Presiden Prabowo.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Dorongan agar pengisian jabatan wakil presiden berlangsung cepat dan kondusif menunjukkan adanya perhatian terhadap kesinambungan pembagian tugas kepala negara. Keinginan lintas fraksi untuk menghindari kegaduhan juga dapat menjadi dasar proses yang lebih tertib, sementara mekanisme sidang dan pelantikan tetap disesuaikan dengan ketentuan serta jadwal yang berlaku.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, mendorong proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI pengganti Gibran Rakabuming Raka bisa berlangsung cepat dan kondusif.

Menurut dia, dorongan tersebut juga menjadi keinginan lintas fraksi di MPR. Kekosongan kursi cawapres tidak seharusnya dibiarkan terlalu lama, meski konstitusi membatasi waktu hingga 60 hari.

“Jadi memang kalau semangat di kawan-kawan yang saya komunikasi lintas fraksi MPR, kita semua penginnya istilahnya berjalan dengan kondusif, kemudian smooth, ya, enggak ada gaduh, dan cepat,” kata Habiburokhman di Gedung Nusantara V, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Politikus Gerindra itu menegaskan, posisi wakil presiden memiliki peran vital dalam membantu tugas-tugas kepala negara. Ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang secara konstitusional menyatakan jabatan tersebut bukanlah sekadar peran cadangan.

“Walaupun tenggat waktu 60 hari, tapi nggak boleh terlalu lama karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita kan fakta konstitusionalnya, ya, jabatan wapres bukan cuma ban serep,” ujarnya.

Dia mengatakan, selama ini Presiden Prabowo kerap berbagi tugas dengan Gibran, termasuk untuk urusan kunjungan kerja ke daerah. Artinya, ketika posisi tersebut kosong terlalu lama, justru dikhawatirkan tidak ada sosok yang mengambil alih pembagian tugas tersebut.

Namun, Habiburokhman enggan mematok target tanggal pasti. Sebab, penentuan waktu Sidang Paripurna MPR sangat bergantung pada jadwal Presiden Prabowo Subianto, mengingat agenda paripurna akan langsung diikuti oleh prosesi pelantikan.

“ Saya nggak bicara dengan waktu, ya, tapi kalau soal waktu juga nanti akan disesuaikan. Kan Rapat Paripurna itu akan langsung, rapat paripurna sidang paripurna itu akan langsung di tindaklanjuti dengan pelantikan,” tuturnya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More