Titah Prabowo usai Gejolak Politik: Yakinkan Publik Ekonomi RI Kuat
Airlangga Hartarto menyebut Presiden Prabowo meminta pemerintah meyakinkan publik bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gejolak politik beberapa pekan terakhir.
Pemerintah memaparkan indikator ekonomi: pertumbuhan kuartal III-2026 5,47 persen, inflasi Oktober 3,23 persen, investasi Rp1.539 triliun, cadangan devisa Rp1.468 triliun, serta neraca dagang surplus.
Terkait mundurnya Gibran Rakabuming Raka, Airlangga menekankan kepastian hukum bagi pelaku usaha; pengisian kursi wakil presiden menunggu keputusan MPR dalam maksimal 60 hari.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengaku mendapatkan titah dari Presiden Prabowo Subianto. Dia diminta untuk meyakinkan publik bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, meski terjadi gejolak politik.
"Arahan Bapak Presiden, kami harus terus meyakinkan publik dan masyarakat bahwa kondisi fundamental kita kuat apalagi dengan berbagai kegiatan ataupun berbagai aktivitas politik yang ada dalam beberapa minggu terakhir," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
1. Gibran mengundurkan diri, apa kata Airlangga?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto. (IDN Times/Vadhia Lidyana) Sebelum konferensi pers itu, Airlangga menggelar pertemuan dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, duta besar (Dubes) negara sahabat, dan pejabat diplomatik.
Pertemuan itu juga dilakukan untuk menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia, yang menurutnya kuat secara fundamental. Hal itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 yang mencapai 5,47 persen, inflasi 3,23 persen secara year-on-year (yoy) pada Oktober 2026, dan realisasi investasi Rp1.539 triliun per kuartal III-2026 atau 75,4 persen dari target sepanjang tahun.
"Cadangan devisa masih aman untuk 5,5 persen atau Rp1.468 triliun. Dan neraca perdagangan juga surplus. Dari segi PMI menjadi 54 persen," ujar Airlangga.
Usai konferensi pers, Airlangga mendapat pertanyaan apakah dalam pertemuan itu ada pembahasan mengenai kekosongan kursi Wakil Presiden (Wapres) dengan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi tersebut. Sebelum wartawan selesai menyampaikan pertanyaan itu, Airlangga langsung memotongnya dan mengatakan tak ada yang mempertanyakan kekosongan kursi Wapres.
"Jadi langsung dijawab, tidak ada yang bertanya karena itu sudah terjadi. Terima kasih," tutur Airlangga.
Dia pun langsung memberikan mikrofon kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara, yang turut hadir dalam konferensi pers itu, untuk menjawab pertanyaan terkait proyek transit-oriented development (TOD) di Stasiun Manggarai.
"Pak Ara mungkin terkait dengan perubahan di TOD Manggarai," kata Airlangga.
2. Soal dampak mundurnya Gibran
Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Istana Wapres pada Kamis (12/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Usai konferensi pers, Airlangga dikelilingi awak media yang ingin melakukan wawancara doorstep. Ketika ditanyakan soal dampak mundurnya Gibran pada dunia usaha dan investasi, Airlangga mengatakan aspek yang terpenting adalah kepastian hukum untuk berusaha.
"Kalau pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha. Jadi kita sudah mendorong decoupling antara kegiatan politik dengan perekonomian, terlihat kemarin di bursa juga relatif bagus," ujar Airlangga.
3. Tunggu keputusan MPR
Gibran Rakabuming Raka saat meninggalkan Istana Wapres, Kamis (12/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva) Dia kembali ditanya soal pembahasan dalam pertemuan itu, apakah menyinggung kekosongan kursi Wapres. Menjawab hal itu, Airlangga mengatakan kekosongan kursi Wapres akan segera diisi dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maksimal 60 hari.
"Ya, kan kekosongan itu sesuai dengan jadwal kemarin di MPR diberikan waktu 60 hari, ya kita tunggu saja," kata Airlangga.
