Gerindra: PDIP Tetap Dukung Pemerintah Meski Tak Masuk Koalisi
- Ahmad Muzani pastikan PDIP tidak masuk ke pemerintahan Prabowo setelah pertemuan dengan Megawati.
- Megawati berharap masa kepresidenan Prabowo efektif, mempersilakan PDIP dipakai untuk memperkuat pemerintahan.
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani memastikan PDI Perjuangan (PDIP) tetap tidak masuk ke dalam pemerintahan usai terjadi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Senin (9/4/2025). Meski begitu, PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo.
"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang bisa dipakai untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi koalisi," ujar Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (10/4).
Ia menambahkan, dalam pertemuan tertutup itu, Mega berharap masa kepresidenan Prabowo bisa efektif sebagai kepala negara dan pemerintahan. Karena itu, bila diperlukan Mega mempersilakan instrumen PDIP dipakai untuk memperkuat hal tersebut.
1. Pertemuan Prabowo-Mega dilakukan usai Idul Fitri
Muzani menjelaskan, pertemuan antara Prabowo dan Mega yang digelar pada Senin malam kemarin di Jalan Teuku Umar dilaksanakan dalam rangka silaturahmi usai Idul Fitri. Menurutnya, baik Mega dan Prabowo memanfaatkan kesempatan untuk halalbihalal, silaturahmi, dan saling mengucapkan, serta memberi maaf kepada satu sama lain.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPR itu menjelaskan, pertemuan keduanya juga dimanfaatkan untuk membahas tantangan global akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Donald J. Trump.
“Ibu Mega menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang, dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan, pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega,” tutur Muzani.
2. Pertemuan Mega-Prabowo dilakukan dalam suasana akrab dan bersahabat
Prabowo dan Mega akhirnya bertemu di kediaman Ketua Umum PDIP itu di Jalan Teuku Umar Nomor 27, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan dimulai dari 20.00 WIB hingga sekitar 21.30 WIB.
Ini menjadi perjumpaan pertama Prabowo dan Mega usai Prabowo dilantik menjadi presiden. Rencana mempertemukan kedua tokoh politik tersebut bahkan sudah dirancang sebelum Prabowo dilantik menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia, namun selalu tertunda.
Dokumentasi pertemuan keduanya diunggah oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di akun media sosialnya pada Senin kemarin. Dasco mengakui ikut mendampingi Prabowo menemui Mega.
Selain Dasco, ada pula Menteri Luar Negeri Sugiono, Ketua MPR Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aries Marsudiyanto. Sedangkan, salah satu pejabat tinggi yang mendampingi Mega adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan.
Ia juga menggambarkan pertemuan selama 90 menit berlangsung akrab. Meski Mega jarang terlihat berjumpa dengan Prabowo di ruang publik, tetapi hubungan keduanya tetap baik.
Sebelumnya, relasi Prabowo dan Mega diisukan renggang lantaran purnawirawan jenderal bintang empat itu menggandeng Gibran sebagai wakil presidennya.
"Jadi, kan memang hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega selama ini baik-baik saja, sehingga pertemuan pada Senin malam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban dan hangat," ujar Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (8/4).
3. PDIP diyakini tak meminta jatah menteri usai bertemu Prabowo
Sementara itu, Direktur eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengharapkan meski PDIP tetap mendukung pemerintah, namun tidak menghilangkan sikap kritisnya. Sebab situasi saat ini, Prabowo membutuhkan masukan lain di luar dari 80 persen suara koalisinya.
"Sehingga, apapun yang sudah diputuskan selain yang sudah disetujui oleh para menteri, parlemen, tapi juga didasarkan pada suara atau aspirasi masyarakat. Kalau PDIP asal nurut saja, itu malah berita buruk buat Pak Prabowo," ujar Yunarto kepada media di Jakarta hari ini.
Bukan tidak mungkin, kata Yunarto, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Prabowo minim partisipasi publik. Hal itu akan membuat citra Prabowo semakin terpuruk di hadapan masyarakat.
Ia pun meyakini kesepakatan politik yang disepakati antara Prabowo dan Mega bukan bagi-bagi jabatan menteri di kabinet. Selama PDIP masih dipimpin oleh Mega, maka posisi parpol dengan lambang kepala banteng hitam dan moncong putih itu akan tetap sesuai konstitusi.
"Bahwa PDIP akan tetap menjadi penyeimbang di pemerintahan Prabowo," katanya.
Alih-alih meminta jabatan menteri, Prabowo diduga memberikan jaminan tidak akan cawe-cawe terhadap urusan internal PDIP, termasuk kongres yang direncanakan digelar pada 2025. Sebelumnya, muncul isu ada yang ingin mengobok-obok PDIP dan mengganti Mega dari posisi ketua umum.
