Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS, Cuma Beda Strategi

05 Mei 2024, 07:00 WIB

Presiden terpilih, Prabowo Subianto di acara silaturahmi dan buka puasa bersama, Ritz-Carlton, Jakarta Selatan (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

Partai Gerindra tidak memiliki masalah dengan PKS dan menganggap PKS sebagai mitra lama yang pernah berjuang bersama dalam beberapa pemilihan presiden sebelumnya.
Ketidakhadiran Prabowo Subianto saat halalbihalal PKS dijelaskan karena saat itu memiliki acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, serta tidak ada undangan khusus kepada Prabowo.
Sinyal dari PKS ingin bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah ditangkap oleh Partai Gerindra, dan PKS siap menjadi oposisi atau koalisi pada pemerintahan mendatang.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Partai Gerindra menegaskan tidak pernah mempunyai masalah dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seiring dengan kans bergabungnya PKS ke pemerintahan baru nantinya.

Politikus Partai Gerindra Hendarsam Marantoko menyebutkan PKS sejak dahulu merupakan teman seperjuangan Partai Gerindra, terutama saat berjuang di beberapa pemilihan presiden (pilpres) sebelumnya yakni 2016, yakni 2014 dan 2015.

"Mereka teman-teman seperjuangan, kalau masalah pecah di Pilpres 2024 itu hanya masalah strategi saja," kata Hendarsam di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Sabtu (4/5/2024).

1. Sudah ada gelagat dari para elite PKS untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo

Prabowo Subianto saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Mengenai ketidakhadiran Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat halalbihalal PKS beberapa waktu lalu, ia menyebut tidak ada permasalahan tertentu.

Menurutnya, Prabowo berhalangan hadir di acara itu lantaran memiliki acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Selain itu, lanjut dia, undangan halalbihalal PKS kepada Gerindra sebenarnya bersifat umum, sehingga tidak ada undangan khusus kepada Prabowo.

Hendarsam menilai sejauh ini memang belum terdapat komunikasi dari PKS untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, kata dia, sudah ada gestur tertentu dari para kader maupun elite PKS yang menunjukkan keinginan tersebut.

"Tidak bisa kami pungkiri dalam sejarahnya PKS ini merupakan mitra lama kami, sudah beberapa kali pilpres dari teman-teman PKS berjuang bersama-sama kami," ungkapnya.

2. Gerindra tangkap sinyal PKS ingin dikunjungi Prabowo

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ditemui jurnalis di Rumah Kertanegara, Jakarta, Selasa (6/2/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa ada sinyal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin ditemui presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Sinyal dari PKS sudah kami tangkap dan kami pelajari,” kata Muzani, dikutip dari ANTARA, Sabtu (4/5/2024).

Muzani menambahkan, PKS sendiri pernah bekerja sama untuk mengusung Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019.

Menurut Muzani, Prabowo juga telah menangkap sinyal bahwa PKS ingin ditemui oleh dirinya. Namun perlu dicari waktu yang tepat.

“Pak Prabowo juga sama, sudah menangkap (sinyal dari PKS). Sekali lagi, Pak Prabowo butuh waktu, sedang cari momentum yang tepat,” ungkap Muzani.

3. PKS sebut tak masalah jadi oposisi lagi

Bacapares dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) ketika berada di Yogyakarta. (www.instagram.com/@aniesbaswedan(

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan partainya tidak masalah untuk menjadi oposisi ataupun koalisi pada pemerintahan mendatang.

"PKS punya pengalaman 10 tahun masuk koalisi di masa Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan 10 tahun menjadi oposisi di masa Pak Jokowi. Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi siap, kita lihat dinamikanya," kata Jazuli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (29/4/2024).

Anggota Komisi I DPR RI itu mengungkapkan bahwa pilihan untuk menjadi koalisi atau oposisi setelah pilpres hanyalah persoalan teknis.