Gibran Disebut Bakal Gabung ke Golkar, Nusron: Keputusan Ada di Beliau

17 Okt 2023, 17:55 WIB

Politisi Partai Golkar Nusron Wahid - ANTARA FOTO/Reno Esnir

Jakarta, IDN Times - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, diisukan segera meninggalkan PDI Perjuangan (PDIP) dan bergabung ke Partai Golkar. Informasi itu muncul seiring keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia persyaratan capres dan cawapres di bawah usia 40 tahun tetap bisa maju asal pernah terpilih menjadi penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilu.

Politisi Golkar, Nusron Wahid, tidak membantah atau membenarkan soal isu kepindahan putra sulung Presiden Joko "Jokowi" Widodo itu. Ia menyebut, Golkar tidak dalam posisi memaksa Gibran untuk bergabung. Keputusan tersebut diserahkan seutuhnya kepada Gibran.

"Semua diserahkan sepenuhnya sama Mas Gibran. Saya yakin beliau tahu mana langkah yang terbaik buat bangsa dan negara," ujar Nusron dalam keterangan tertulis pada Selasa (17/10/2023).

Pria yang juga duduk sebagai Anggota Komisi VI DPR itu meyakini Gibran akan memutuskan hal terbaik bagi langkah politiknya ke depan.

"Saya yakin beliau tahu langkah terbaik," kata dia.

1. Fokus Golkar menangkan Prabowo pada Pemilu 2024

Rapat kerja Koalisi Indonesia Maju (KIM) ketika digelar di DPP Golkar pada pertengahan September 2023. (www.instagram.com/@prabowo)

Nusron mengatakan, saat ini fokus utama Golkar saat adalah bagaimana Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan Prabowo bisa menang Pemilu 2024.

"Bagi kami, yang penting Pak Prabowo menang dengan cara yang santun dan elegan," kata dia.

Bakal cawapres dalam koalisi itu telah dikerucutkan oleh Prabowo menjadi empat orang. Satu individu berasal dari luar Pulau Jawa, satu berasal dari Jawa Timur, satu berasal dari Jawa Tengah, dan satu berasal dari Jawa Barat.

"Kemudian, akhirnya kita malam ini sudah mengerucut menjadi empat nama. Empat nama yang bisa saya sampaikan ada calon dari luar Jawa, satu calon dari Jawa Barat, satu calon dari Jawa Tengah, dan satu calon dari Jawa Timur," ujar Prabowo usai melakukan pertemuan tertutup di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Jumat (13/10/2023).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, sudah memberi sinyal bahwa bakal cawapres dari Jawa Tengah adalah Gibran.

"Kemarin kan sudah diumumkan bahwa Provinsi Jawa Tengah ada di dalam sana," kata Airlangga saat ditanya apakah Gibran menjadi cawapres Prabowo pada 14 Oktober 2023 lalu.

2. PDIP tepis Gibran dipanggil pada Rabu esok, hanya diajak ngobrol

Gibran Rakabuming Raka (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Sementara, Gibran bakal dipanggil oleh DPP PDIP pada Rabu (18/10/2023). Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, membenarkan Gibran akan hadir esok. Namun, ia menepis Gibran dipanggil dan akan disidang.

"Kami gak manggil. Kami akan ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang sesama kader partai. Rumah partai kan rumah rakyat. Rumah seluruh kader partai, jadi datang ke kantor partai bukan karena dipanggil, karena memang ini rumah kita bersama. Jadi gak ada panggil-panggilan, ya, saya luruskan! Gak ada panggil-panggilan ke Mas Gibran, yang ada adalah kami bincang-bincang," ujar Hasto di Jakarta pada 16 Oktober 2023 lalu.

Dalam pandangan publik, Gibran sudah layak dijatuhi sanksi berat karena putra sulung Presiden Jokowi itu sudah beberapa kali melanggar ketentuan partai. Terbaru, ia ikut hadir dalam rapat kerja nasional ormas ProJo di Senayan.

Gibran juga absen dalam peresmian Kantor DPC PDIP di Solo. Padahal, peresmian itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Namun, lagi-lagi Hasto tak mempermasalahkan kehadiran Gibran di rakernas ProJo. "Namanya Projo, Jo-nya ini kan Jokowi, masa pro bapaknya gak datang," kata Hasto berkelit.

Usai kegiatan di Senayan, massa ProJo kemudian bergerak ke kediaman Prabowo dan mendeklarasikan dukungan bagi Ketua Umum Partai Gerindra itu.

3. PDIP diragukan bakal menjatuhkan sanksi bagi Gibran

ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Sementara, dalam pandangan Direktur Eksekutif Voxpol Research Centre, Pangi Syarwi Chaniago, PDIP diragukan berani menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat bagi Gibran. Apalagi pernyataan PDIP ke ruang publik berubah menjadi melunak.

"Seharusnya, supaya equal, setara ya, supaya PDIP bisa menjaga harkat harga diri dan kehormatan partai, artinya harusnya dijatuhi sanksi kan? Sanksinya kan berupa teguran dan pemecatan. Saya sendiri dengan statement terbaru dari PDIP, jangan-jangan justru Komaruddin (Ketua DPP Bidang Kehormatan) yang dipecat habis ini," ujar Pangi kepada IDN Times lewat telepon, Selasa (17/10/2023).

Ia mengakui, tidak ada yang lebih kuat dibandingkan PDIP. Namun, sikap partai cenderung berbeda ketika sudah menyangkut Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan keluarganya. Seolah-olah mereka lebih kuat dibandingkan PDIP.

Lebih lanjut, Pangi menduga Gibran lebih memilih agar dipecat oleh PDIP sehingga punya alasan untuk pindah ke partai politik yang lain.

"Saya menduga Gibran gak akan pakai pamit (ke PDIP). Dia nampaknya lebih happy dipecat, lalu merasa dizalimi. Ya, gimana lagi terpaksa harus mencari partai politik baru," kata dia.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.