Golkar Sebut Demo Mahasiswa dan Prabowo Punya Misi Sama

Meski mengapresiasi aksi mahasiswa sebagai bagian dari demokrasi, Idrus berharap energi gerakan mahasiswa juga diarahkan pada persoalan yang lebih mendasar, seperti tentang pembangunan ekonomi nasional.

“Mahasiswa punya hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat, tetapi kita berharap energi gerakan mahasiswa diarahkan pada persoalan yang lebih fundamental, yaitu bagaimana memperbaiki tata kelola ekonomi nasional,” kata dia.

Menurut Idrus, sejumlah isu yang saat ini telah masuk dalam proses hukum, termasuk persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, perhatian publik juga perlu diarahkan pada persoalan yang lebih besar terkait dugaan kebocoran ekonomi negara.

Idrus merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Paripurna DPR mengenai dugaan praktik manipulasi perdagangan seperti under-invoicing, under-counting, hingga transfer pricing yang disebut berpotensi merugikan negara hingga 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.400 triliun.

“Yang menjadi pertanyaan, kenapa persoalan sebesar Rp15.400 triliun ini tidak menjadi perhatian kita bersama secara kolektif? Itu disampaikan langsung oleh Presiden di depan Sidang Paripurna DPR. Ini angka yang sangat besar dan harus menjadi perhatian bersama,” ujar Idrus.

Dia menilai, penyampaian Presiden di forum kenegaraan tersebut merupakan bentuk penyampaian keresahan terhadap kondisi bangsa melalui jalur konstitusional.

“Demo itu bukan hanya turun ke jalan. Demo adalah penyampaian sikap, penyampaian keresahan. Pak Prabowo melakukan ‘demo’ di jantung negara, di depan Sidang Paripurna DPR dengan membuka persoalan besar tentang tata kelola ekonomi,” kata Idrus.

Menurut dia, langkah pemerintah membangun sistem baru dalam pengelolaan sumber daya nasional berpotensi menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini menikmati celah dalam tata kelola ekspor dan ekonomi nasional.

“Karena banyak orang terganggu, baik dalam negeri maupun negara-negara tertentu yang menjadi tempat penyimpanan uang pasti terganggu,” kata dia.

“Siapa pun yang terganggu kepentingan hidupnya pasti akan melawan. Salah satunya bentuk perlawanan yaitu mendegradasi pemerintahan yang mengambil kebijakan,” sambung Idrus.

Idrus menegaskan, pemerintah harus konsisten melanjutkan reformasi tata kelola ekonomi nasional. Jika ditemukan potensi kebocoran ekonomi yang terjadi selama puluhan tahun, maka diperlukan langkah penelusuran dan pengawasan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

Menurut dia, perbedaan antara gerakan mahasiswa dan Presiden hanya terletak pada posisi serta kewenangan yang dimiliki masing-masing.

“Presiden memiliki kekuasaan sehingga setelah menyampaikan itu bisa dilanjutkan dengan kebijakan. Sementara mahasiswa memiliki kekuatan pada wacana, konsep, kekuatan moral dan kontrol publik,” ujar dia.

Dia mengatakan, upaya pembenahan ekonomi nasional tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan gerakan yang berkelanjutan.

“Ini bukan pekerjaan satu hari. Kalau ini menjadi gerakan, maka harus dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan,” kata dia.

Sementara, tentang program Makan Bergizi Gratis, Idrus menilai persoalan hukum yang muncul harus menjadi momentum evaluasi dan pembenahan program agar tujuan utamanya tetap tercapai.

“Kalau ada yang terlibat, siapa pun dia, hukum harus ditegakkan, tetapi di sisi lain, program ini juga harus diperbaiki agar benar-benar mencapai tujuan untuk rakyat,” kata dia.

Idrus juga menyoroti pentingnya penempatan pejabat berdasarkan kompetensi. Menurut dia, evaluasi yang dilakukan Presiden terhadap jajaran pembantunya merupakan bagian dari upaya memastikan pemerintahan berjalan efektif.

“Orang yang ditempatkan pada posisi tertentu harus sesuai dengan kompetensinya. Kalau tidak, produktivitas bangsa bisa terganggu,” ujar dia.

“Kalau ada orang yang tidak produktif dan tidak sesuai dengan kebutuhan, tentu harus dilakukan evaluasi,” kata Idrus.

Idrus berharap, komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat terus dibangun dengan semangat kebangsaan serta etika demokrasi.

“Ini sebenarnya sudah hampir ada titik temu. Tinggal bagaimana dikomunikasikan dan ditekankan pada moralitas serta kepentingan bangsa. Demokrasi membutuhkan kebebasan, tetapi juga membutuhkan etika. Niat yang baik harus disampaikan dengan cara yang tetap menjaga nilai kebangsaan,” kata Idrus.