GPDRR 2022: PBB Apresiasi Penanganan COVID-19 di Indonesia

Presiden Joko “Jokowi” Widodo sebelumnya resmi membuka GPDRR ke-7 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) hari ini.

Acara ini dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri secara virtual. Sementara, beberapa tokoh nasional dan internasional juga hadir secara langsung. Mereka adalah Wakil Presiden Zambia W.K. Mutale Nalumango, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BNPB Suharyanto.

Hadir juga Presiden Majelis Umum PBB Abdulla Shahid, Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina Jane Mohammed, Special Representative of the United Nations Secretary-General for Disaster Risk Reduction Mami Mizutori, dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam upaya pengurangan risiko bencana.

"Pengurangan risiko bencana adalah investasi yang efektif untuk mencegah kerugian di masa depan. Karena itu, kami menegaskan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Kerangka Kerja Sendai serta komitmen internasional lainnya," ujar Jokowi dalam sambutannya.

Di depan delegasi PBB, Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara rawan bencana alam. Berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, hingga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi di Indonesia.

Jokowi juga mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi bencana yang terjadi di Indonesia sehingga korban yang ditimbulkan minim.

“Indonesia merupakan negara rawan bencana. Di tahun 2022 saja per 23 Mei telah terjadi bencana sebanyak 1.613. Rata-rata dalam sebulan terjadi 500 kali gempa, skala kecil maupun besar," ujar dia menuturkan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi memamerkan pengetahuan Indonesia dalam menangani situasi kebencanaan. Dia mengaku, Indonesia memiliki pengetahuan yang cukup untuk menangani bencana alam dan bisa diadaptasi negara lainnya.

"Sebagai negara rawan bencana, Indonesia mempunyai akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang bisa menjadi pelajaran penting bagi dunia. Tapi, Indonesia juga ingin sangat ingin belajar dari pengalaman internasional," kata eks Gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi menjelaskan tiga konsep penanganan bencana di Indonesia. Pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif dan adaptif terhadap bencana. Selain itu, menerapkan pendidikan aman bencana, serta kelembagaan pemerintahan dan sosial yang sinergis dan tanggap terhadap bencana juga harus menjadi prioritas bersama.

Kedua, terkait dengan investasi di bidang sains teknologi dan inovasi termasuk transfer teknologi. Menurut dia, akses pendanaan merupakan isu penting yang harus ditangani secara serius.

"Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana, dengan membentuk dana bersama atau pooling fund, serta penggunaan dana pembangunan di tingkat desa, melalui Dana Desa, untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiap-siagaan," ujarnya.

Ketiga, Presiden menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim. Selain mitigasi infrastruktur fisik, infrastruktur hijau dan perlindungan terhadap masyarakat kelompok rentan yang bertempat tinggal di wilayah berisiko tinggi juga harus mendapatkan perhatian serius serta menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur.

Jokowi kemudian menawarkan tiga konsep penanganan bencana di Indonesia untuk diterapkan di luar negeri. Dia mengajak seluruh negara untuk berkomitmen mengimplementasikan kesepakatan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal.

Mulai dari Kerangka Kerja Sendai, Kesepakatan Paris, dan SDGs yang merupakan persetujuan internasional yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.

“Saya mengajak seluruh negara untuk berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikannya," tutur Jokowi.