Polemik Kabasarnas, Pimpinan KPK Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, dilaporkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke Dewan Pengawas. Alex dilaporkan terkait pengumuman Kepala Basarnas, Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas, Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka.
“Pak Alexander Marwata telah melakukan tindak di luar prosedur terkait dengan penetapan tersangka Marsdya HA,” kata Kuasa Hukum MAKI, Kurniawan Adi Nugroho, Rabu (2/8/2023).
Baca Juga: Wakil Ketua KPK: Penetapan Tersangka Anggota TNI Bukan Salah Penyidik
1. KPK umumkan Kabasarnas dan bawahannya tersangka tanpa sprindik
MAKI melaporkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ke Dewan Pengawas. (IDN Times/Aryodamar)MAKI menyebut, pengumuman Henri dan Afri sebagai tersangka oleh KPK melanggar prosedur. Sebab, surat perintah penyidikan (sprindik) tak dikeluarkan KPK, melainkan oleh POM TNI.
“Tidak bisa dilakukan tanpa ada sprindik-nya itu, karena melanggar hak asasi manusia,” ujarnya.
Baca Juga: Pimpinan KPK Tak akan Mundur Usai Polemik Kepala Basarnas Tersangka
2. Ada lima tersangka dalam kasus ini
Konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penetapan tersangka korupsi Basarnas (IDN Times/Aryodamar)Editor’s picks
KPK dalam kasus ini awalnya menetapkan lima tersangka. Selain Gunawan, Afri Budi, dan Marilya, KPK juga mentapkan Direktur PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil dan Kabasarnas, Henri Alfiandi sebagai tersangka.
Namun, TNI keberatan dua prajuritnya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebab, prajurit TNI mempunyai mekanisme sendiri dalam sebuah kasus.
Keduanya pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Puspom TNI.
Baca Juga: Zumi Zola Dicecar KPK Soal Penyerahan Uang ke Eks Anggota DPRD Jambi
3. Kabasarnas disebut minta fee 10 persen
Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI, Henri Alfiandi (IDN Times/Aryodamar)Kasus ini bermula ketika Basarnas membuka tender tiga proyek pada tahun 2023.
Tiga proyek itu adalah pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar, pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak Rp17,4 miliar, dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (multi years 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar.
KPK menduga Henri Alfiandi meminta fee senilai 10 persen dari nilai proyek.
Baca Juga: Kepala Basarnas Tersangka KPK, Jokowi Janji Perbaiki Sistem Pengadaan
Berita Terkini Lainnya
