Jakarta, IDN Times - Gugatan praperadilan tersangka dugaan korupsi kuota haji Asrul Azis Taba tenrang status tersangkanya ditolak Hakim Tunggal I Ketut Darpawan. Dengan begitu, status tersangka dugaan korupsi kuota haji tetap sah
"Menolak permohonan praperadilan pemohon," ujar Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026).
Terkait hal ini, KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo mengapresiasi putusan hakim. KPK memandang putusan tersebut menegaskan, tindakan hukum yang dilakukan telah sesuai prosedur.
"Melalui putusan tersebut, pengadilan pada pokoknya menilai bahwa aspek formil penyidikan, mulai dari penetapan tersangka hingga pelaksanaan upaya paksa, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar dia.
"Hal ini sekaligus mengafirmasi bahwa seluruh tindakan penyidik dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berlandaskan alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan hukum acara pidana," kata dia.
KPK dalam kasus ini telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka kasus korupsi haji.
Selain itu, KPK juga telah menetapkan Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sebagai tersangka. Keempatnya kini sudah ditahan di Rutan KPK.
Perkara ini bermula dari tambahan 20 ribu kuota dari Pemerintah Arab Saudi. Yaqut pada saat itu membagi kuota tersebut sama besarnya antara reguler dan kuota khusus.
Diduga terjadi suap yang melibatkan biro perjalanan haji dan pejabat Kemenag pada saat itu. Sudah ada uang lebih dari Rp100 miliar yang disita KPK.
Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus ini dudga merugikan negara Rp622 miliar.
Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Gugatan Tersangka Korupsi Haji Lawan KPK Kandas
Tersangka korupsi kuota haji Asrul Azis Taba (ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan)
Take a Deeper Read
Curated For You
- Kasus Bupati Kuansing, KPK Geledah Sejumlah Lokasi06 Jul 2026, 17:24 WIB
- KPK Cek Klaim Raja Juli Tolak Amplop Gratifikasi dari Bupati Kuansing06 Jul 2026, 10:47 WIB
Editorial Team
EditorDeti Mega Purnamasari
Related Article
Raja Juli, Isyana dan Giring Mundur sebagai Anggota PSI09 Nov 2026, 21:12 WIB
Golkar Kecam Tuduhan Bahlil Ikut Sadap Prabowo, Soroti Upaya Adu Domba09 Nov 2026, 21:09 WIB
Waduh, 72 Persen Penghuni Kali Surabaya Ternyata Ikan Sapu-sapu09 Nov 2026, 21:06 WIB
Eksponen Nasionalis 96 Bawa Tuntutan Ini ke DPRD Jatim, Besok!09 Nov 2026, 21:05 WIB
Terungkap! 90 Persen Pencuri Motor di Lampung Positif Konsumsi Narkoba09 Nov 2026, 21:01 WIB
Ini Bahaya Gunakan Knalpot Brong Pada Sepeda Motor09 Nov 2026, 21:00 WIB
Jepang: PM Takaichi Janjikan Kurangi Beban Pangkalan di Okinawa09 Nov 2026, 20:56 WIB
RSUD NTB Buka Rekrutmen Pegawai, Ini Daftar Formasi yang Dibutuhkan!09 Nov 2026, 20:41 WIB
Modus Pengantin Pesanan ke Cina Terbongkar, 2 Makcomblang Diamankan09 Nov 2026, 20:38 WIB
Menko Polkam Dudung: Penyadapan Hanya Boleh untuk Penegakan Hukum09 Nov 2026, 20:37 WIB
Diterjang Hujan Badai, 18 Rumah Warga Rusak di Sukabumi09 Nov 2026, 20:34 WIB
Palestina Tuntut Israel Bertanggung Jawab atas Krisis di Gaza09 Nov 2026, 20:31 WIB
Polres Langkat Ungkap 3 Kasus Curanmor, 2 Motor Dikembalikan pada Pemilik09 Nov 2026, 20:30 WIB
RUU Perampasan Aset: Pasal soal NCB, Pidana Pelaku Tak Dihapus09 Nov 2026, 20:29 WIB
PSI Sudah Terima Surat Pengunduran Diri Raja Juli, Giring, Isyana09 Nov 2026, 20:28 WIB
FIP Hulu Migas, Berbagi Solusi Menjaga Keberlanjutan Energi09 Nov 2026, 20:27 WIB
Megawati Ingatkan Masyarakat Tak Salah Pilih di Pemilu09 Nov 2026, 20:24 WIB
Tavares Bungkam soal Pertemuan dengan Bos Persebaya09 Nov 2026, 20:19 WIB
Kantor Hukum Don Ritto Terima Fee Rp14,4 M Terkait LPEI-Impor Baja09 Nov 2026, 20:18 WIB
Menko Zulkifli Tinjau Kesiapan Belawan Dukung Ketahanan Pangan Nasional09 Nov 2026, 20:15 WIB