Pakai Rompi Antipeluru, Menhan Ajak Sri Mulyani Tinjau Prajurit di Papua

07 Jun 2025, 21:42 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) ketika mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 7 Juni 2025 mengunjungi keadaan prajurit TNI yang bertugas di Papua. (Dokumentasi tim media Menhan Sjafrie)

Intinya sih...

Menhan Sjafrie dan Menkeu Sri Mulyani kunjungi Papua dengan rompi antipeluru
Kunjungan cerminan sinergi pertahanan dan keuangan negara di daerah konflik

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani berkunjung ke Papua untuk meninjau kondisi prajurit TNI yang bertugas di sana, Sabtu (7/6/2025).

Area di Papua yang dikunjungi adalah Kenyam, Kabupaten Nduga. Menurut Kemhan, ini kunjungan perdana bagi Sri Mulyani ke daerah konflik di Bumi Cendrawasih.

"Kunjungan Menhan dan Menkeu menggambarkan pentingnya sinergi antara pertahanan negara dan kekuatan keuangan negara dalam mendukung stabilitas nasional," ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, kunjungan kedua menteri itu turut merefleksikan pandangan strategis bahwa pertahanan negara harus selaras dengan keuangan negara. Sebab, keduanya saling beririsan.

"Pertahanan negara membutuhkan dukungan keuangan negara untuk mewujudkannya, demikian pula sebaliknya dengan pertahanan yang kuat akan mendukung perekonomian sehingga menguatkan keuangan negara," kata dia.

Dalam kunjungannya, Sjafrie dan Sri Mulyani menuju pos komando taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku. Keduanya meninjau secara langsung situasi dan kondisi di wilayah tersebut.

1. Menhan Sjafrie dan Menkeu Sri Mulyani gunakan rompi antipeluru

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) ketika mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 7 Juni 2025 mengunjungi keadaan prajurit TNI yang bertugas di Papua. (Dokumentasi tim media Menhan Sjafrie)

Dalam kunjungan tersebut, Sjafrie dan Sri Mulyani mengenakan rompi antipeluru. Sebab, area yang dikunjungi masuk ke dalam teritori konflik.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi, sempat memberikan paparan tentang operasi dan perkembangan terkini soal Papua. Purnawirawan jenderal TNI dan Sri Mulyani kemudian mengunjungi pasukan TNI yang bertugas di garda terdepan di daerah rawan konflik di Papua.

"Keduanya meninjau Poskotis Yonif 733/Masariku yang merupakan salah satu wilayah rawan konflik di Papua serta mengecek perlengkapan yang digunakan di daerah penugasan," kata Frega.

2. Kunjungan Menkeu dan Menhan ke Papua cerminan sinergi pertahanan serta keuangan negara

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (mengenakan topi) ketika mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 7 Juni 2025 mengunjungi keadaan prajurit TNI yang bertugas di Papua. (Dokumentasi tim media Menhan Sjafrie)

Dalam kunjungan itu, Menhan Sjafrie dan Menkeu Sri Mulyani sempat berinteraksi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (Forkopimkab) Nduga dan masyarakat setempat.

Lewat kunjungan tersebut, kata Frega, menjadi cerminan sinergi pertahanan negara dan keuangan negara dalam menjaga kedaulatan. Sekaligus menjadi simbol kuatnya kerja sama lintas kementerian dalam memperkuat stabilitas nasional, khususnya wilayah-wilayah dengan tantangan keamanan strategis seperti Papua.

Ketika IDN Times tanyakan apakah kunjungan ke Papua ini merupakan tindak lanjut dari rencana Sjafrie yang ingin menaikkan tunjangan operasi hingga 75 persen, Frega belum merespons.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi I DPR, Sjafrie menyampaikan pemerintah ingin menaikan tunjangan operasi bagi prajurit TNI hingga 75 persen agar mendongkrak moral para prajurit TNI yang bertugas di wilayah konflik.

3. Kunjungan ditanggapi negatif OPM

Ilustrasi peta Papua. (IDN Times/Sukma Shakti)

Sementara, kunjungan Menhan Sjafrie dan Menkeu Sri Mulyani ke Kabupaten Nduga ditanggapi negatif oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka.

Mereka bahkan mengetahui pesawat yang digunakan untuk mengangkut kedua menteri itu memiliki registrasi PK-ELM milik Elang Nusantara Air.

"Sebuah pesawat sipil dengan nomor penerbangan PK-ELM Elang Nusantara Air ditetapkan sebagai DPO oleh TPNPB-OPM dan siap menjadi target utama jika memasuki wilayah konflik bersenjata di seluruh Tanah Papua," kata Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, dalam keterangannya.