Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi V DPR Lasarus membantah ada desa hantu atau desa fiktif yang sempat dicetuskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Mengenai desa hantu ini datanya gak benar. Saya gak menemukan di ensiklopedia ada namanya desa hantu itu gak ada," kata Lasarus dalam rapat kerja perdana dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/11).
Anggota Komisi V Fraksi Demokrat Irwan menyatakan hal serupa. Ia terganggu dengan meraknya berita desa hantu yang kini menjadi pembahasan media.
"Soal dana desa saya yakin ini gak ada desa siluman. Desa-desaan saja yang dibuat siluman, cuma ada 50 kepala keluarga, ya gimana ini Pak Menteri," kata Irwan.
Menurut Irwan, isu desa fiktif ini bisa jadi celah pengurangan kucuran dana pada desa-desa di Indonesia. Padahal, desa-desa tersebut perlu bantuan dana untuk berkembang.
"Jangan sampai menjadi pintu pengurangan (dana). Jangan sampai dari desa yang sudah berkembang bahkan tumbuh menjadi mandiri, ini terganggu karena isu ini. Saya akan pasang badan jika ada yang mau mengurangi dana desa," ucap Irwan.
Desa siluman ini awalnya diungkapkan oleh Menkeu Sri Mulyani. Desa fiktif ini diduga sebagai desa tak resmi yang sengaja dimunculkan untuk memperoleh dana desa. Selain itu, jumlah desa di Indonesia memang meningkat pada tahun 2019 sebanyak 74.954 desa. Sedangkan pada tahun 2018 tercatat hanya ada 74.910 desa, sehingga ada penambahan 44 desa.
Pada 2019, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan untuk 74.954 desa sebesar Rp70 triliun. Pada tahun 2018, Kemenkeu mengucurkan anggaran Rp 60 triliun untuk 74.910 desa.