Jakarta, IDN Times - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono tidak banyak komentar terkait kabar Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan merombak (reshuffle) kabinetnya sebelum 17 Agustus 2024.
Heru yang juga Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta hanya menebar senyum. Dia mengatakan, tunggu waktunya. Hal tersebut diungkapkan Heru usai mengukuhkan pasukan pengibaran bendera Pemprov DKI Jakarta untuk 17 Agustus.
"Nanti tunggu waktunya," ujarnya singkat.
Sebelumnya, Presiden Jokowi tak menampik beredarnya isu akan me-reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengatakan, reshuffle bisa saja terjadi apabila diperlukan.
"Kalau diperlukan, saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan, saya punya hak prerogatif," ujar Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024).
Diketahui, jelang peringatan HUT ke-79 RI, muncul isu Presiden Jokowi akan me-reshuffle menteri dari PDI Perjuangan dan NasDem.
PDI Perjuangan memiliki jumlah menteri paling banyak di Kabinet Indonesia Maju. Tak heran, sebab PDI Perjuangan merupakan partai "rumah" Jokowi sebelum akhirnya dianggap bukan kader banteng lagi, karena mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Tercatat, ada sembilan menteri dan wakil menteri yang berasal dari partai berlambang banteng moncong putih itu. Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono; Menteri Sosial, Tri Rismaharini; Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.
Kemudian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Bintang Ayu Darmawati; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas; Sekretaris Kabinet Pramono Anung; Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.
Sementara itu, hanya tersisa satu menteri dari NasDem, yakni Siti Nurbaya yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Di awal periode kedua Jokowi, NasDem sempat mendapat jatah tiga kursi. Johny G Plate lengser dari kursi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) karena menjadi terpidana kasus korupsi BTS, dan Syahrul Yasin Limpo yang terseret kasus gratifikasi di Kementerian Pertanian.