Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum membahas usulan penerapan kebijakan ganjil genap (gage) untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor.
Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Dishub DKI belum mengkaji pembatasan sepeda motor di Ibu Kota.
"Belum, Pak Dishub belum ada kajian, belum jalan kajiannya," ujar Heru di Balai Kota, Selasa (17/10/2023).
Diketahui wacana ini diusulkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dia menyoroti kemungkinan penerapan aturan ganjil genap sepeda motor. Kebijakan itu terkait polusi udara di Jakarta yang memburuk beberapa waktu terakhir.
"Kita beberapa waktu yang lalu juga dihadapkan dengan polusi udara, 67 persen polusi udara khususnya yang terjadi di DKI Jakarta itu dari emisi kendaraan bermotor, 26,8 persen dari industri manufaktur, dan sisanya dari pembakaran sampah," kata Sigit saat acara Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 yang disiarkan di kanal YouTube NTMC Polri, dikutip Rabu (27/9/2023).
Polusi udara, menurut Listyo, berhubungan erat dengan kesehatan. Di wilayah tertentu, udara yang memburuk sampai menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
"Kita diminta untuk ikut menjaga agar yang namanya polusi udara ini ke depan bisa kita tekan, karena ini terkait dengan perubahan lingkungan, dan juga untuk kesehatan," katanya.
Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI, William A Sarana menolak wacana tersebut. Ia menilai kebijakan itu tak akan efektif.
"Saya rasa belum saatnya, karena mestinya pemerintah sebaiknya fokus terlebih dahulu untuk meningkatkan kecepatan dan kenyamanan di transportasi umum," ucapnya dalam keterangan, Senin (9/9/2023).
William mengingatkan, masih banyak wilayah di Jakarta atau daerah penyangga yang belum terjangkau jaringan transportasi umum.
"Pemerintah harusnya melihat hal ini sebagai PR (pekerjaan rumah) agar transportasi umum di DKI dan sekitarnya semakin lebih baik," katanya.