Heru Budi: ASN DKI Jakarta Masuk Semua, Tak Ada Cuti Apalagi WFH

16 Apr 2024, 11:05 WIB

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (IDN Times/ Margith Juita Damanik)

Jakarta, IDN Times - Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pada hari pertama kerja ini, aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta tidak menerapkan work from home atau WFH.

Hal ini ditiadakan karena menurutnya ASN sudah dapat jatah libur lebaran 2024 sebanyak 10 hari. Dia juga akan melakukan sidak kehadiran ASN.

“Saya minta BKD kan di wilayah ada, para wali kota, BKD, kadis tadi kumpul, itu mengecek stafnya masing masing. Sekali lagi nggak ada jajaran DKI nggak ada WFH,” kata dia, Selasa (16/4/2024).

1. Tak ada cuti tambahan hingga kebijakan WFH

Ilustrasi ASN. (dok. Istimewa)

Dia mengatakan ASN DKI Jakarta tak mendapatkan cuti tambahan dan kebijakan WFH. Maka dari itu jika ASN tidak masuk pada hari ini akan ada sanksi yang diberikan.

“Ya sanksi dong, orang lain sudah kerja. Saya saja, kami sudah kerja semua, kepala dinas. Sanksi yang harus tegas,” katanya.

2. Tak ada WFH seperti yang umumkan BKD

Ilustrasi kerja. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempersilakan ASN untuk bekerja di rumah pada 16 April hingga 17 April 2024 secara selektif. Ini adalah tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 1 tahun 2024.

"WFH diberikan secara selektif, khususnya bagi ASN yang mudik ke kampung halaman selama libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H dan tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat," kata Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Maria Qibtya dikutip dari ANTARA.

Namun, Heru mengatakan hal itu tak ada karena semuanya harus masuk.

“Gak ada (WFH). Semua masuk. Media aja masuk, masa karyawan saya WFH? Curang dong ya. Harus adil sama sama masuk,” katanya.

3. Berikan teguran hingga potongan tunjangan

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu mahasiswa terdampak KJMU di Balai Kota, Jakarta, Kamis (7/3/2024)/IDN Times Dini Suciatingrum

Dia mengatakan bentuk sanksi yang diberikan pada ASN yang melanggar mulai dari teguran lisan, teguran tertulis hingga adanya potongan tunjangan kinerja.

“Yang jelas nanti ada masukan nih kepotong dengan tunjangan kinerja,” kata dia.