HNW Harap RUU Haji Disahkan di Masa Sidang Berikutnya

Fraksi PKS kata dia mengusulkan agar Badan Penyelenggara Haji (BPH) diperkuat setara menjadi kementerian/lembaga demi memudahkan koordinasi antara Saudi dan Indonesia pada musim haji berikutnya.

Adapun, alasan BPH harus ditingkatkan menjadi setara kementerian/lembaga karena badan ini tidak punya perwakila di daerah-daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

"Haji ini kan mengelola ratusan ribu masyarakat Indonesia, yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan ada yang di luar negeri. Itu memerlukan adanya penguatan struktur kelembagaan," kata dia.

Selain itu, HNW mengatakan, Fraksi PKS juga mengusulkan agar kuota haji khusus ditetetapkan menjadi delapan persan dalam perubahan UU itu. Hal ini menyusul daftar tunggu jemaah haji Indonesia yang begitu panjang, sehingga dapat asa azas keadilan bagi seluruh calon jemaah.

"Mengusulkan tentang kuota haji untuk yang khusus itu, atau yang non-reguler, ini bukan yang furoda, agar ditetapkan maksimal 8% saja. Sebab daftar tunggu bagi yang reguler ini sudah luar biasa panjang, tentu keadilannya adalah untuk mereka juga.

HNW juga menambahkan, UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat mengatur kriteria maskapai yang akan mengangkut jemaah haji untuk meminimalisir masalah penerbangan.

"Artinya tidak ada masalah seperti tahun yang lalu ada kebakaran, tahun ini ada yang kemudian transit di Bombay, dan lain sebagainya itu agar tidak terulang kembali," tutur Wakil Ketua MPR itu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengatakan bahwa revisi undang-undang tersebut menjadi kebutuhan yang mendesak agar Indonesia bisa merespons kebijakan-kebijakan baru Arab Saudi.

Abidin Fikri menilai kebijakan Arab Saudi dalam pembatasan jemaah haji melalui visa mujamalah atau furoda ke Tanah Suci tahun ini patut menjadi perhatian.

Ia juga mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa menghadirkan terobosan dalam bentuk investasi yang secara langsung menguntungkan ekosistem haji di antaranya layanan perhotelan, transportasi, dan konsumsi.

"Kami perlu mendalami lebih jauh agar revisi bisa menyesuaikan dengan kebijakan terbaru dari Arab Saudi, termasuk soal visa nonhaji yang kini dilarang masuk ke kota suci," kata Abidin dilansir ANTARA.