Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan pemilihan pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peneliti ICW Diky Anandya menilai, hal itu antiklimaks dan sangat mengecewakan.
"Alih-alih sesuai dengan ekspektasi masyarakat, kontestasi pemilihan pimpinan KPK berujung anti klimaks dan amat sangat mengecewakan," ujar Diky, Kamis (21/11/2024).
Alih-alih memperbaiki KPK dan mengembalikan kepercayaan rakyat, pimpinan KPK pilihan DPR diyakini akan sebaliknya. Ada sejumlah hal yang membuat ICW berpandangan demikian.
Pertama, ICW menilai pemilihan pimpinan KPK tak melihat kompetensi dan rekam jejak. Contohnya, calon pimpinan KPK yang membatasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti Setyo Budiyanto dan Agus Joko Pramono bisa terpilih, serta yang menolak OTT seperti Johanis Tanak
"Tidak hanya itu, aspek kompetensi beberapa kandidat terpilih juga patut dipertanyakan. Misalnya Fitroh yang menyebut revisi UU KPK pada tahun 2019 lalu tidak berdampak terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK," ujarnya.
Selain itu, pimpinan KPK terpilih didominasi penegak hukum. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan loyalitas ganda.
"Jika hanya mundur dari jabatan seperti yang tertuang dalam Pasal 29 huruf i UU KPK, bukan tidak mungkin mereka akan punya loyalitas ganda. Akibatnya, setiap tindakan yang nanti mereka ambil akan bias dengan kepentingan institusi asal," ujarnya
"ICW mendesak agar pimpinan KPK terpilih yang berasal dari penegak hukum tidak hanya mengundurkan diri dari jabatannya, melainkan juga mengundurkan diri dari instansi asal, baik kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung," imbuhnya.
Komisi III DPR telah memilih calon pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029. Berikut daftarnya:
Pimpinan KPK
Setyo Budiyanto
Fitroh Rohcahyanto
Ibnu Basuki Widodo
Johanis Tanak
Agus Joko Pramono
Dewas KPK
Wisnu Baroto
Benny Mamoto
Gusrizal
Sumpeno
Chisca Mirawati