Indonesia Darurat Judi Online: 80 Ribu Anak Terpapar!

Aftech dan perusahaan fintech lainnya telah meluncurkan kampanye #StopJudolBarengBareng sebagai bentuk perlawanan terhadap judi online. Kampanye ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghancurkan moral generasi muda.

"Judol itu penipuan dan kami tidak akan tinggal diam dalam menghadapi masalah ini," ucap Pandu.

Dia menegaskan, dengan kolaborasi yang lebih erat antara industri fintech dan pemerintah, upaya memerangi judi online akan semakin kuat dan efektif.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengungkapkan, pemberantasan judi online menjadi salah satu prioritas utama pemerintah sejak dirinya menjabat pada 17 Juli 2023. Menurut Budi, judi online adalah penipuan yang merugikan masyarakat dan harus diberantas hingga ke akar-akarnya.

"Judi online adalah penipuan. Maka itu, pemberantasan judi online terus menjadi prioritas Kemenkominfo sejak saya dilantik hingga hari ini," kata Budi.

Dalam upayanya, Kemenkominfo telah memblokir lebih dari 3,2 juta konten yang memuat unsur judi online. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk membersihkan ruang digital dari aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.

"Hingga saat ini, kami telah memutus akses terhadap lebih dari 3.277.834 konten yang mengandung unsur judi online," jelas Budi.

Namun, ia mengakui, tantangan masih sangat besar, mengingat semakin canggihnya modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku.

Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah ditemukannya sisipan halaman judi di situs-situs lembaga pendidikan dan pemerintahan. Menurut data Kemenkominfo, sebanyak 25.500 halaman bermuatan judi ditemukan di situs-situs pendidikan dan 26.569 halaman pada situs lembaga pemerintahan. Semua sisipan tersebut telah dihapus oleh tim Kominfo.

Tidak hanya di ranah digital, pemerintah juga bergerak di sektor keuangan. Kemenkominfo bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK untuk menindak akun-akun e-wallet serta rekening bank yang terlibat dalam transaksi judi online.

"Kami telah mengajukan 573 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia dan memohon pemblokiran terhadap 7.499 rekening bank yang terindikasi terlibat," ujar Budi.

Kemenkominfo juga bekerja sama dengan raksasa teknologi global seperti Google dan Meta untuk menutup akses terhadap situs-situs yang memfasilitasi judi online. Budi menjelaskan, lebih dari 20 ribu keyword terkait judi telah diserahkan ke Google dan Meta untuk diblokir.

Selain itu, Budi menekankan bahwa judi online sering berjalan beriringan dengan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal. Kedua aktivitas ilegal ini sering kali memanfaatkan kelemahan di ruang digital untuk mengelabui masyarakat.

"Judi online dan pinjol ini adik kakak satu ayah satu ibu, bukan hasil perselingkuhan, tapi hasil kerja sama," sindirnya.

Sindiran ini menyoroti betapa dekatnya keterkaitan antara kedua jenis penipuan tersebut.

Sebagai langkah akhir, Budi menyebutkan bahwa pemerintah akan terus memblokir seluruh alamat IP yang masuk dalam daftar hitam sebagai bagian dari upaya menutup celah akses judi online.

"Kami juga melakukan pemutusan seluruh IP address yang terbukti digunakan untuk mengakses situs judi online," ucap dia.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan industri fintech, diharapkan peredaran judi online dapat ditekan, khususnya untuk melindungi generasi muda Indonesia dari bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal ini.