Indonesia Diminta Keluar BoP: Tak Tegas Kutuk Invasi AS-Israel ke Iran

03 Mar 2026, 11:03 WIB

Amir Faisol

Indonesia Diminta Keluar BoP: Tak Tegas Kutuk Invasi AS-Israel ke Iran

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin (IDN Times/Aryodamar)

Intinya Sih

Anggota DPR TB Hasanuddin mendesak pemerintah segera keluar dari Dewan Perdamaian Gaza (BoP) karena dinilai mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Keikutsertaan Indonesia dalam BoP dianggap menunjukkan sikap tidak tegas terhadap invasi AS-Israel ke Iran dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di mata dunia serta rakyat Palestina.
Di sisi lain, Presiden Prabowo menawarkan diri menjadi mediator konflik Iran-AS-Israel untuk memfasilitasi dialog damai dan menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta agar Indonesia sebaiknya segera keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP). Menurutnya, keputusan untuk tetap berada dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia serta menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.

"Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun, daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita," ujar TB Hasanuddin, kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

1. Indonesia kurang tegas kutuk invasi Israel-AS ke Iran

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin soroti kematian Prada Lucky (IDN Times/Amir Faisol)

Dia memaparkan lima alasan utama mengapa Indonesia perlu segera menarik diri dari BoP. Pertama, partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai telah mencederai prinsip bebas-aktif seperti yang diamanatkan dalam konstitusi.

"Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran," katanya.

Kedua, pemerintah dinilai tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran. "Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain," kata Legislator PDIP itu.

Ketiga, posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. TB Hasanuddin mengingatkan, mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penolakan.

"Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia," katanya.

2. Indonesia berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah

Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin dalam wawancara khusus di acara Real Talk with Uni Lubis by IDN Times (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Keempat, alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal negara untuk tujuan yang masih bersifat spekulatif. Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran.

"Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia," katanya.

Kelima, Indonesia dinilai berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan. "Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah," ujarnya.

TB Hasanuddin menegaskan, langkah keluar dari BoP bukan berarti Indonesia abai terhadap isu perdamaian dunia. Sebaliknya, hal tersebut justru untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, independen, serta berpihak pada perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa.

3. Prabowo ingin jadi mediator Iran-Israel

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA), Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) (dok. BPMI Sekretariat Presiden)

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sempat menawarkan diri menjadi mediator terkait perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Hal ini dinyatakan dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," tulis Kemlu RI di akun X @Kemlu_RI, Sabtu (28/2/2026).

Dalam pernyataan tersebut, Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

Eskalasi di kawasan Timur Tengah meningkat, menyusul adanya perang terbuka antara Iran, Israel, dan AS. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan militer pada Minggu (1/3/2026) pagi.

Khamenei tewas terbunuh di kantornya saat "melakukan tugas yang diberikan kepada-Nya" pada dini hari Sabtu pagi. Iran menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari, serta tujuh hari libur umum.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menulis di platform Truth Social, Khamenei terbunuh dalam serangan yang dimulai pada Sabtu dini hari.

"Dia tidak mampu menghindari sistem intelijen dan pelacakan canggih milik AS dan Israel," tulis Trump, dikutip Al Jazeera, Minggu (1/3/2026).