Indonesia Pastikan Transisi Emisi Nol Bersih Sejalan Ketahanan Iklim

Jumhur menjelaskan, kebijakan adaptasi tidak dapat berjalan sebagai program lingkungan yang terpisah dari agenda pembangunan. Kebijakan nasional juga perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal, salah satunya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim), yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Kolaborasi dan Keadilan dalam Transisi Iklim dalam mempercepat aksi iklim, Indonesia menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor yang melibatkan seluruh elemen bangsa (whole of government dan whole of society). 

Perubahan iklim merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan koordinasi terarah antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil.

Kolaborasi tersebut ditopang oleh pembagian mandat yang jelas, target terukur, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi. Indonesia juga menempatkan prinsip keadilan dan inklusivitas sebagai bagian penting dari transisi rendah karbon. 

Perempuan, generasi muda, masyarakat adat, komunitas pesisir, dan kelompok rentan lainnya harus memperoleh ruang partisipasi serta akses yang setara terhadap manfaat kebijakan iklim.

"Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan," kata Menteri Jumhur.

Sementara itu, transisi energi bersih perlu berjalan bersama penciptaan lapangan kerja yang layak dan peningkatan akses energi bagi masyarakat. Di sisi lain, solusi berbasis alam (nature based solutions) melalui perlindungan hutan, pemulihan gambut dan mangrove, serta pengelolaan lahan berkelanjutan terus dioptimalkan untuk menekan emisi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.

Pasar Karbon dan Kemitraan Internasional pada aspek pembiayaan, Indonesia memandang pasar karbon berintegritas tinggi, pembiayaan iklim, dan inovasi teknologi sebagai instrumen penting. Dalam kerangka Pasal 6 Persetujuan Paris, kerja sama perdagangan karbon internasional harus mampu menghasilkan pengurangan emisi yang kredibel, transparan, serta mencegah penghitungan ganda (double counting).

“Indonesia mendorong perluasan akses negara berkembang terhadap pembiayaan konsesional, blended finance, serta transfer teknologi,” kata dia.

Kemitraan internasional juga diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata di lapangan, seperti infrastruktur tangguh iklim, pertanian berkelanjutan, dan transisi energi dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan serta tanggung jawab bersama yang dibedakan (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities).

Menutup dialog, Menteri Jumhur menegaskan bahwa ketahanan iklim dan pencapaian net-zero emission bukanlah dua agenda yang saling bersaing, melainkan elemen yang saling memperkuat demi masa depan bumi yang berkelanjutan.

"Ukuran utama ambisi iklim kita bukan hanya seberapa banyak emisi karbon yang berhasil dikurangi, tetapi juga berapa banyak kehidupan yang dapat kita lindungi dan sebesar apa kesejahteraan bersama yang dapat kita ciptakan," kata Jumhur.