Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, mengatakan, Pemerintah Indonesia menuntut jaminan keamanan bagi seluruh prajurit pasukan perdamaian PBB (UNIFIL), pascagugurnya tiga prajurit TNI.
"Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian karena mereka menjaga perdamaian. They are peace keeping, not peace making," ujar Sugiono dalam YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (4/4/2026).
Sugiono menekankan perbedaan mendasar antara misi penjaga perdamaian (peacekeeping) dan misi pencipta perdamaian (peacemaking). Menurut dia, serangan terhadap pasukan PBB adalah pelanggaran serius.
Pasalnya, mereka bukan merupakan pihak yang terlibat dalam pertempuran. Para prajurit TNI yang tergabung di UNIFIL tak dilengkapi dengan kemampuan untuk upaya membuat perdamaian.
"Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peace making, ini perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian," kata Sugiono.
Pemerintah Indonesia menilai situasi di Lebanon saat ini tidak seharusnya membahayakan keselamatan personel PBB. Karena itu, jaminan keamanan fisik bagi prajurit menjadi tuntutan wajib.
"Kita juga meminta kepada PBB untuk mengevaluasi lagi keselamatan prajurit penjaga perdamaian PBB ini di mana pun berada, khususnya di UNIFIL ini," kata Sugiono.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar rapat luar biasa guna membahas serangan terhadap pasukan UNIFIL di Lebanon. Langkah diplomasi proaktif ini diambil sebagai respons tegas atas gugurnya tiga prajurit TNI.
Ketiga prajurit TNI yang gugur itu adalah Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon. Mereka gugur saat menjalankan misi perdamaian dunia di bawah mandat PBB di Lebanon.