Ini Besaran Honor PPS dan PPK di Pemilu 2024, Ada Santunan Kecelakaan

15 Des 2022, 10:24 WIB

Ilustrasi Pendaftaran anggota PPS (IDN Times/ Bambang Suhandoko)

Jakarta, IDN Times - Honor petugas ad hoc Pemilu 2024 dipastikan naik. Hal itu tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

Panitia ad hoc KPU antara lain Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

"Jadi setidaknya sudah ada gambaran honor untuk badan ad hoc, terutama untuk KPPS sudah ada kenaikan yang relatif besar dari Rp550.000 (honor ketua KPPS pada Pemilu 2019) menjadi Rp1.200.000 dan untuk anggota KPPS dari Rp500.000 menjadi Rp1.100.000,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari dikutip dari laman resmi KPU, Kamis (15/12/2022).

1. Rincian honor KPPS

Pengambilan formulir pendaftaran PPS (IDN Times/ Bambang Suhandoko)

Dalam kesempatan itu, Hasyim juga menjabarkan honor KPPS di Pemilu 2024. Pada Pemilu 2024, honor KPPS naik menjadi Rp2,5 juta.

Sedangkan honor anggota PPK pada Pemilu 2024 sebesar Rp2,2 juta.

"Ketua PPS (Pemilu 2019) Rp900.000, (Pemilihan 2020) Rp1.200.000, (Pemilu 2024) Ketua PPS sebesar Rp1.500.000 dan (Pemilihan 2024) Rp1.500.000. Anggota PPS (Pemilu 2019) sebesar Rp800.000, Pemilihan 2020 sebesar Rp1.150.000, Pemilu 2024 sebesar Rp1.300.000 dan Pemilihan 2024 Rp1.300.000," ucap Hasyim.

"Pantarlih (Pemilu 2019) sebesar Rp800.000, Pemilihan 2020 sebesar Rp1.000.000 naik pada Pemilu dan Pemilihan 2024 sebesar Rp1.000.000," sambungnya.

2. Pemerintah juga tetapkan santunan kecelakaan kerja bagi panitia ad hoc

Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. (IDN Times/Ilyas Mujib)

Dalam kesempatan itu, Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Yulianto Sudrajat menjelaskan, pemerintah juga sudah menetapkan santunan kecelakaan kerja bagi panitia ad hoc Pemilu 2024.

"Pemerintah juga telah menetapkan satuan biaya perlindungan badan ad hoc dan penyelenggara pemilu," kata Yulianto.

3. Rincian santunan kecelakaan kerja badan ad hoc pemilu

Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. (IDN Times/Ilyas Mujib)

Berikut ini rincian jumlah anggaran Santunan Kecelakaan Kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah, berdasarkan kategorinya:

1. Meninggal = Rp36 juta per orang
2. Cacat permanen = Rp30,8 juta per orang
3. Luka berat = Rp16,5 juta per orang
4. Luka sedang = Rp8,2 per orang
5. Bantuan biaya pemakaman = Rp10 juta per orang