Instruksi Lengkap Jokowi soal PSBB: Pelonggaran Jangan Tergesa-gesa

Jokowi mengingatkan, rencana pelonggaran PSBB harus didasarkan pada data-data di lapangan. Sehingga keputusannya harus diambil dengan hati-hati dan tidak terburu-buru.

"Semua didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan sehingga keputusan itu betul-betul adalah keputusan yang benar, hati-hati mengenai pelonggaran PSBB," pesan Jokowi.

Kemudian, Jokowi mengingatkan agar manajemen pengendalian PSBB tidak terjebak pada batas-batas administrasi pemerintah. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan, artinya manajemen antardaerah harus saling terhubung satu sama lain.

"Penanganan kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen antardaerahnya jadi terpadu, misalnya apa yang sudah dilakukan Jabodetabek ini saling kait-mengkait sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta Gugus Tugas untuk mengendalikan COVID-19 di 5 provinsi di Pulau Jawa secara benar. Sebab, Pulau Jawa menjadi penyumbang kasus terbesar secara nasional.

Berdasarkan data Gugus Tugas, 70 persen kasus positif berada di Pulau Jawa. Tak hanya itu, 82 persen jumlah angka kematian juga berada di Pulau Jawa.

"Saya minta Gugus Tugas memastikan pengendalian COVID di 5 provinsi di Pulau Jawa betul-betul dilakukan secara efektif, terutama dalam dua minggu ke depan ini. Kesempatan kita mungkin sampai lebaran itu harus betul-betul kita gunakan," Jokowi menambahkan.

Mengenai penerapan PSBB di sejumlah wilayah, Jokowi meminta untuk dievaluasi secara detail. Dia mengatakan, setiap daerah yang menerapkan PSBB memiliki hasil bervariasi.

"Berdasarkan kasus baru, sebelum dilakukan PSBB dan sesudahnya memang kalau kita lihat hasilnya bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah. Ini karena memang pelaksanaannya juga dengan efektivitas yang berbeda-beda," ucap mantan pengusaha mebel itu.

Menurut Jokowi, ada daerah yang setelah diterapkan PSBB mengalami penurunan drastis. Tapi ada juga yang tidak turun secara drastis.

"Ada daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual, konsisten tapi tidak drastis, tapi ada daerah yang penambahan kasusnya turun tapi juga belum konsisten dan masih fluktuatif," ujar Jokowi.

"Ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB, ini juga hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi. Ada apa? Kenapa?" lanjut dia.

Meski tak semua daerah menerapkan PSBB, namun Jokowi mengatakan, ada daerah yang memakai cara lain dan terhitung berhasil. Oleh karena itu, evaluasi PSBB sangat penting dilakukan.

"Sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten dan kota yang melaksanakan PSBB, dan juga provinsi dan kota/kabupaten tapi memakai cara yang lain yang saya lihat juga berhasil," tutur mantan Wali Kota Solo itu.

Lalu, pria kelahiran Solo itu meminta jajarannya mengevaluasi daerah-daerah yang tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, 7 dari 3 provinsi dengan kasus positif virus corona atau COVID-19 terbanyak merupakan daerah non-PSBB.

"Oleh sebab itu, ini harus diperbandingkan antara yang PSBB dan non-PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat, disesuaikan konteks daerah masing-masing," ujar Jokowi.