Instruksi Mendagri: Kepala Daerah Abai Protokol Kesehatan Akan Dicopot

Instruksi itu dikeluarkan Tito agar para kepala daerah juga menghargai pengorbanan tenaga kesehatan selama pandemik. Sebab, selama delapan bulan ini pemerintah, tenaga kesehatan, dan banyak pihak telah berjuang menangani pandemik COVID-19.

"Maka dalam rangka meningkatkan pengendalian penyebaran COVID-19 dan dalam rangka tindak lanjut arahan Bapak Presiden, Mendagri merasa perlu mengeluarkan instruksi untuk para kepala daerah," kata Safrizal seperti dikutip dari ANTARA, Kamis (19/11/2020).

Syafrizal menuturkan, untuk mengatasi COVID-19, pemerintah pusat dan daerah telah menerbitkan sejumlah peraturan, baik itu berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah.

Berbagai langkah juga telah dilakukan seperti upaya sosialisasi memakai masker, pengaturan jaga jarak, penyediaan sarana cuci tangan, dan upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan massa.

"Demikian juga telah dilakukan upaya meningkatkan kapasitas '3T' (testing, tracing, dan treatment)," ujar Syafrizal.

Bukan hanya itu, menurut Safrizal, beberapa daerah juga telah menerapkan strategi, di antaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mencakup pencegahan terjadinya kerumunan berskala besar.

"Pandemik COVID-19 ini merupakan bencana non-alam yang bersifat global dan nasional, sehingga untuk dapat mengendalikan pandemik dan dampak sosial, ekonomi, di mana lebih kurang 8 bulan pemerintah pusat, daerah serta seluruh elemen nonpemerintah dan masyarakat telah bersama-sama bekerja keras mengatasi persoalan bangsa ini," ucap dia.