Jakarta, IDN Times - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengatakan saat ini ada gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan untuk membuat satu paket pergantian kapolri dan wakapolri.
"Yakni menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri pengganti Idham Azis dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy," ujar Neta dalam keterangan tertulisnya kepada IDN Times, Rabu (6/1/2021).
Neta mengatakan gagasan itu semakin serius dibahas kalangan dekat Presiden Jokowi. Pembahasan dilakukan menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR, usai Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri dan Kompolnas menyampaikan usulan nama-nama calon kapolri kepada Jokowi.
Neta melanjutkan, usulan nama calon Kapolri itu diperkirakan sudah disampaikan Wanjakti Polri. Sementara usulan nama dari Kompolnas, diperkirakan baru diserahkan pada Jumat, 8 Januari 2021.
"Setelah mendapat usulan nama nama calon kapolri, Presiden akan memilih satu nama yang kemudian pada Senin, 11 Januari 2021 diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun pada 25 Januari 2021," ucapnya.
Di lingkungan Istana Kepresidenan, kata Neta, sudah mengerucut dua nama calon kapolri, yakni dari senior Akpol angkatan 1988 dan junior Akpol angkatan 1991. Sementara dari kalangan internal Polri, berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis.
"Begitu juga untuk posisi wakapolri, diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior," ucap Neta.
Neta berujar, pada periode 2021 sampai 2024, Jokowi masih bisa mengangkat dua kapolri lagi. Pertama, jenderal senior dengan nomor registrasi pusat (NRP) 65 yang masa tugasnya berakhir pada 2023.
"Kedua, kapolri NRP 65 yang pensiun pada tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya pada 2025 atau 2026. Dengan demikian, proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan," ujarnya.
Neta menyampaikan, proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya. Saat ini, suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan munculnya kelompok-kelompok garis keras keagamaan.
"Bagaimana pun, Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang. Sehingga, kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut," katanya.
Menurut Neta, Jokowi harus memilih figur kapolri yang tidak hanya loyal, melainkan juga harus mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya.
"Selain itu, figur yang dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat. Sehingga, keberadaan kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024," tuturnya.
Kepala Staf Presiden, Moeldoko sebelumnya mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah mengantongi nama calon Kapolri. Dia menyebut pemilihan Kapolri harus segera dilakukan mengingat Kapolri Idham Aziz akan memasuki masa purna.
"Ya pasti (Presiden) sudah (mengantongi calon Kapolri), karena kan berkaitan dengan waktu," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP), Senin 4 Januari 2021.
Moeldoko menyebut pergantian Kapolri hanya tinggal menunggu waktu. Dia menegaskan bahwa nama-nama yang akan diserahkan ke DPR sudah dikantongi Presiden Jokowi.
"Karena ini sesuatu yang rutin ya, prosedurnya sudah ada tinggal tunggu waktu, siapanya pasti sudah ada," ucap dia.
Moeldoko mengatakan, nama-nama calon Kapolri akan segera diserahkan ke DPR. Namun dia belum bisa memastikan kapan akan disampaikan.
"Ini kan mekanismenya jelas ada usulan berikutnya DPR akan memproses ada di sana, proses pemilihannya, berikutnya nanti keptusannya seperti apa, saya pikir sampai di situ aja, nanti nama belakangan gampang," tukas eks Panglima TNI tersebut.