Reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo. (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)
Sementara, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menanggapi soal munculnya usul agar pembangunan ulang pondok pesantren (ponpes) Al Khoziny yang ambruk dibangun ulang menggunakan dana APBN. Saan menilai, usulan itu harus dikaji ulang, khususnya di tingkat eksekutif maupun konsultasi dengan legislatif.
“Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” kata Saan usai menghadiri acara donor darah dalam rangkaian jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Saan, koordinasi dengan eksekutif maupun legislatif penting dilakukan agar pembangunan ulang ponpes yang ambruk itu tidak menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat. Sebab, dana pembangunan yang berasal dari uang negara.
“Tujuannya memang baik ya untuk membantu, tapi kalau misalkan ada polemik kan kasihan pesantrennya juga. Makanya menurut saya itu niat yang baik dari kementerian PU, dari Menteri PU ini tentu juga harus dilakukan lebih baik supaya tidak menimbulkan polemik,” tutur dia.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk penanganan dan perbaikan pondok pesantren yang dinilai rawan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menilai pendanaan tersebut cukup untuk kebutuhan awal.
"Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuman dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta. Cuma sementara waktu dari APBN," kata Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Dody menjelaskan, secara kelembagaan pengelolaan ponpes selama ini berada di bawah Kementerian Agama. Namun, karena kondisi darurat, Kementerian PU mengambil peran langsung untuk menangani ponpes yang dinilai rawan.
Sejak awal pekan, Kementerian PU telah membuka layanan hotline nasional yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan kondisi bangunan ponpes. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh tim dari Direktorat Jenderal Cipta Karya yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Tim dari teman-teman Ditjen Cipta Karya kan ada di seluruh Indonesia, sehingga hopefully kita bisa cepat mengerjakannya untuk seluruh Indonesia," paparnya.
Kementerian PU menerapkan sistem sampling di sejumlah provinsi yang memiliki konsentrasi ponpes tertinggi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Beberapa wilayah lain seperti Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan turut menjadi prioritas.
Pendekatan sampling berjalan paralel dengan sistem hotline yang telah dibuka. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pendataan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Pemerintah menetapkan prioritas utama pada bangunan ponpes yang dinilai paling rawan, guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
"Sementara kita mau sampling di sembilan provinsi. Sementara, sementara waktu. Sambil kita buka hotline itu, sehingga kalau ada info dari masyarakat bisa," jelasnya.
