Istana: Jalur Formula E Ditentukan oleh Anies Baswedan, Bukan Jokowi

25 Nov 2021, 13:55 WIB

Instagram/@faldomaldini

Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Faldo Maldini, mengatakan pemilihan jalur Formula E tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Dia menegaskan, pemilihan lokasi untuk dijadikan sirkuit balap Formula E adalah ranah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Kami perlu tegaskan bahwa, sejak awal, inisiatif, skenario pembiayaan, dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E menjadi domain Pemprov DKI. Oleh karena itu, semua terkait Formula E menjadi tanggung jawab Pemprov DKI,” kata Faldo dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021).

1. Dinamika penyelenggaraan Formula E jadi tanggung jawab sepenuhnya Pemprov DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memegang mobil balap Formula E. (instagram.com/aniesbaswedan)

Faldo juga menyebut, berbagai dinamika terkait penyelenggaraan Formula E menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemprov DKI.

“Berbagai dinamika di daerah terkait penyelenggaraan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemangku kebijakan daerah dan penyelenggara dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait,” ucap Faldo.

2. Anies telah mengajukan waktu untuk bertemu Jokowi bahas Formula E

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Polda Metro Jaya. (Dok.Humas Pemprov DKI Jakarta)

Faldo kemudian menuturkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang telah mengajukan waktu untuk menghadap Presiden Jokowi beserta CEO Formula E. Namun, keinginan itu belum terpenuhi karena Pemprov DKI diminta untuk menuntaskan semua permasalahan Formula E terlebih dahulu.

“Sebaiknya pemprov DKI dan panitia penyelenggaran memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi. Venue, jalur, termasuk tata kelola, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan perundang-undangan dan kepatutan,” tutur Faldo.

3. Faldo bandingkan perhelatan Superbike World Championship di Mandalika dengan Formula E

Presiden Jokowi naik motor di Sirkuit Mandalika (Dok.Agus Suparto)

Lalu, Faldo membandingkan perhelatan Formula E dengan Superbike World Championship di Mandalika. Menurutnya, perhelatan itu bisa tercapai meski tanpa campur tangan Presiden Jokowi.

“Kan aneh juga, apa-apa nanti harus bertemu Presiden terlebih dulu. Kan kita punya aturan dan prosedur. Itu saja ukurannya kita bernegara. Superbike Mandalika kemaren juga tidak diawali oleh pertemuan CEO-nya dengan Presiden. Sekali lagi, kami tegaskan ini ranahnya pemerintah daerah dan penyelenggara,” tegas Faldo.

4. Lokasi Formula E disebut akan diputuskan oleh Jokowi

Dokumentasi - Anies Baswedan saat bernegosiasi mengenai Formula E di New York pada 2019. (facebook.com/Anies Baswedan)

Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo mengatakan, Presiden Jokowi akan memutuskan lokasi untuk dijadikan sirkuit balap mobil listrik atau Formula E Jakarta (Jakarta E-Prix) 2022.

Bamsoet, sapaan akrabnya, menyebut tiga opsi lokasi untuk menggelar Formula E di Jakarta Utara dan dua opsi di Jakarta Pusat.

"Beberapa alternatif itu antara lain (Jalan Jenderal) Sudirman (Jakarta Pusat) itu satu, kemudian Pantai Indah Kapuk (PIK) (Jakarta Utara), sekitar JIS, itu JIS (Jakarta Utara). Kemudian Jakarta International Expo Kemayoran (Jakarta Pusat), dan terakhir di Ancol (Jakarta Utara)," ujar Bamsoet dalam konferensi pers di Black Stone Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/11/2021) malam, dikutip dari ANTARA.

Bamsoet yang juga merupakan Ketua MPR RI ini mengatakan, ada dua lokasi yang dilarang untuk menggelar Formula E, yakni kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat.

"Sirkuit atau lintasan Formula E tidak boleh berada di dua tempat. Saya larang yang pertama adalah Monas, kedua GBK. Yang lain terserah," ujar Bambang.

Chief Championship Officer sekaligus Co-founder Formula E, Alberto Longo, mengatakan sampai saat ini lokasi sirkuit Formula E di Jakarta belum ditentukan, karena penentuan ini bukan hal mudah.

"Banyak pilihan bagus, ada lima lokasi berbeda di luar area terlarang, ada banyak hal teknis. Kami akan lakukan kunjungan (visibility) ke lima lokasi ini sebelum diumumkan. Sebelum Natal sudah diumumkan. Kami akan mengajukan proposal ke Presiden Indonesia, beliau lah yang akan mengambil keputusan," ujar Longo.